Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
Mengenai pembiayaan, dr. Nelly menjelaskan bahwa, Probis merupakan program kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, pembiayaannya ditangung bersama oleh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko.
"Pada 2025, provinsi menanggung 20 persen dan kabupaten/kota 80 persen. Tahun ini, Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk Probis. Di 2026 anggarannya naik menjadi hampir Rp400 miliar," tuturnya.
Baca Juga:
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya Kabupaten Deliserdang yang belum masuk katagori UHC Prioritas. Ini disebabkan, keaktifan BPJS Kesehatan masyarakat Deliserdang belum sampai 80 persen dari total seluruh masyarakat Deliserdang yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Namun demikian, dr. Nelly memastikan bahwa, warga tetap dijamin layanan kesehatan dari UHC Provinsi. Termasuk pasien yang dirawat di rumah sakit swasta di kabupaten tertentu seperti Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
KENDALA KK TIDAK UPDATE, SATGAS MUTU TURUN TANGAN
Salah satu kendala terbesar di lapangan adalah, menurut dr Nelly adalah, data KK yang tidak diperbarui atau belum dipisah dari orang tua, sehingga menghambat aktivasi BPJS di aplikasi E-Dabu Pemda.
"Karena itulah, kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah berkeluarga, segera memperbarui KK-nya dengan melakukan pemecahan KK dari KK orang tuanya. Dengan demikian, proses aktivasi BPJS Kesehatannya berjalan lancar," harap dr. Nelly.
TIM SATGAS MUTU
Untuk memastikan tidak ada layanan yang terhambat, Dinas Kesehatan Sumut juga menurunkan Tim Satgas Mutu ke rumah sakit.
"Satgas bertugas menangani keluhan, memastikan tidak ada penolakan, serta mengawasi mutu pelayanan bagi peserta Probis," tegasnya.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL