Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, dr. Nelly Fitriani di Podcast BUKA-BUKAAN yang dipandu host Abyadi Siregar, Pemimpin Redaksi bitvonline.com (foto: adam)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
Mengenai pembiayaan, dr. Nelly menjelaskan bahwa, Probis merupakan program kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, pembiayaannya ditangung bersama oleh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko.
"Pada 2025, provinsi menanggung 20 persen dan kabupaten/kota 80 persen. Tahun ini, Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk Probis. Di 2026 anggarannya naik menjadi hampir Rp400 miliar," tuturnya.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya Kabupaten Deliserdang yang belum masuk katagori UHC Prioritas. Ini disebabkan, keaktifan BPJS Kesehatan masyarakat Deliserdang belum sampai 80 persen dari total seluruh masyarakat Deliserdang yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Namun demikian, dr. Nelly memastikan bahwa, warga tetap dijamin layanan kesehatan dari UHC Provinsi. Termasuk pasien yang dirawat di rumah sakit swasta di kabupaten tertentu seperti Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
KENDALA KK TIDAK UPDATE, SATGAS MUTU TURUN TANGAN
Salah satu kendala terbesar di lapangan adalah, menurut dr Nelly adalah, data KK yang tidak diperbarui atau belum dipisah dari orang tua, sehingga menghambat aktivasi BPJS di aplikasi E-Dabu Pemda.
"Karena itulah, kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah berkeluarga, segera memperbarui KK-nya dengan melakukan pemecahan KK dari KK orang tuanya. Dengan demikian, proses aktivasi BPJS Kesehatannya berjalan lancar," harap dr. Nelly.
TIM SATGAS MUTU
Untuk memastikan tidak ada layanan yang terhambat, Dinas Kesehatan Sumut juga menurunkan Tim Satgas Mutu ke rumah sakit.
"Satgas bertugas menangani keluhan, memastikan tidak ada penolakan, serta mengawasi mutu pelayanan bagi peserta Probis," tegasnya.*