Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan standar evaluasi yang ketat untuk menilai efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa performa fisik hingga kapasitas kognitif para siswa penerima manfaat akan dipantau secara berkala.
"Berat badan dan kapasitas otak akan menjadi bagian dari output yang harus diukur. Proses pengukuran dilakukan oleh lembaga independen," ujar Dadan, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (29/1/2026).Baca Juga:
Evaluasi komprehensif ini dijadwalkan setelah satu tahun program berjalan.
Parameter yang diukur meliputi tinggi badan, berat badan, hingga indikator kecerdasan otak siswa.
Langkah ini diambil untuk memastikan intervensi gizi benar-benar berdampak signifikan pada perkembangan fisik dan mental anak-anak.
Dadan mencontohkan keberhasilan Jepang dalam program gizi sekolah, yang mampu meningkatkan rata-rata tinggi badan generasi muda secara drastis dari tahun 1940-an hingga 2000-an.
"Keterbelakangan fisik atau kognitif bukan semata-mata kutukan genetik. Kualitas gizi bisa mengubah potensi tersebut," kata Dadan.
Melalui MBG, BGN menargetkan peningkatan kualitas gizi anak sekolah secara merata, sekaligus mendorong generasi muda Indonesia tumbuh lebih sehat dan cerdas.*
(dw/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL