Medan Terapkan Sistem BLUD pada 41 Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Diharap Lebih Cepat dan Fleksibel

MEDAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 41 Puskesmas di wilayahnya.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memberikan fleksibilitas anggaran bagi pimpinan Puskesmas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Puskesmas reguler dan Puskesmas BLUD terletak pada sistem penganggaran.

Baca Juga:

• DPR Dukung Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan Usai Terbukti Gunakan HP di Lapas Medan

Puskesmas BLUD tidak lagi terikat alur ketat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

"Dengan pola BLUD, pimpinan Puskesmas memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar. Mereka tidak harus menunggu penetapan APBD setiap tahun, sehingga kebutuhan layanan bisa dieksekusi lebih cepat, tentu dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku," kata Surya, Sabtu (31/1/2026).

Fleksibilitas tersebut diproyeksikan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan.

Namun, Surya menegaskan bahwa implementasi BLUD tetap harus memenuhi regulasi.

Dari delapan Peraturan Wali Kota (Perwal) pendukung, tiga telah rampung yakni tata kelola, rencana strategis (Renstra), dan standar pelayanan minimal (SPM).

Sisanya masih menunggu penandatanganan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa, kerja sama pihak ketiga, kebijakan akuntansi, dan remunerasi pegawai.

Terkait kekhawatiran munculnya pungutan biaya kepada masyarakat, Surya memastikan layanan Puskesmas yang termasuk program BPJS Kesehatan tetap gratis.

"Kalaupun ada tarif untuk inovasi layanan di luar BPJS, itu harus berbasis Perda dan jelas dasarnya," tegasnya.

Menurut Surya, pengembangan layanan di Puskesmas BLUD akan menyesuaikan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, jenis layanan, dan kepemimpinan kepala Puskesmas.

Inovasi antar-Puskesmas bisa berbeda satu sama lain, tetapi pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan tetap berjalan agar pengelolaan keuangan dan layanan sesuai regulasi.

"Puskesmas tetap merupakan unit pelaksana teknis (UPT), sehingga pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan terus dilakukan," tambah Surya.

Penetapan 41 Puskesmas sebagai BLUD dilakukan pada Desember 2025.

Tahun 2026 menjadi tahun pertama penerapan penuh sistem BLUD, bersamaan dengan penyempurnaan regulasi pendukung yang masih dalam proses.

"Secara penganggaran, tahun ini Puskesmas sudah menggunakan pola BLUD. Tinggal menyempurnakan unsur-unsur aturan yang belum selesai," jelasnya.*

(vv/ad)

DPR Dukung Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan Usai Terbukti Gunakan HP di Lapas Medan

Heboh! Ledakan dari Drainase SPBU Picu Kebakaran di Plaza Millenium Medan

Mahasiswa Kebidanan Universitas Aufa Royhan Mulai Praktik Belajar Lapangan di Desa Huraba, Targetkan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Balita

Bupati Karo Tinjau Gotong Royong di Tigapanah, Dorong Kawasan Bersih dan Produktif

Bupati Asri Ludin Resmikan Mal Pelayanan Publik Deli Serdang: Layanan Publik Cepat dan Transparan Kini Hadir di Satu Tempat

Forum Konsultasi Publik RKPD Deli Serdang 2027 Dorong Partisipasi Warga dan Inovasi Pembangunan