Dinkes Sumut Temukan Ribuan Warga Terindikasi Gangguan Kesehatan Jiwa Lewat Skrining CKG, Remaja Jadi Kelompok Terbanyak

MEDAN – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pemeriksaan penyakit fisik.

Melalui program tersebut, pemerintah juga melakukan skrining kesehatan jiwa untuk mendeteksi sejak dini masyarakat yang mengalami kecemasan dan stres.

Dari sekitar 2,8 juta warga yang telah mengikuti skrining kesehatan, ditemukan sejumlah peserta yang terindikasi sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dengan gejala kecemasan dan stres pada tahap awal.

Baca Juga:

• PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan Gelar Gotong Royong dan Bantu Perbaikan Jalan Rusak, Daily Suganta Sembiring: Jalan yang Layak adalah Hak Warga

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan deteksi dini penting dilakukan agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi gangguan jiwa yang lebih berat.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Hery pada temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 1,2 persen penduduk Indonesia mengalami kecemasan dan stres yang berpotensi berkembang menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2% dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

Hasil skrining menunjukkan kelompok remaja menjadi kelompok yang paling banyak mengalami gejala kecemasan dan stres.

Beban tugas sekolah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Sementara itu, pada kelompok usia dewasa, tekanan ekonomi, kebutuhan biaya pendidikan anak, hingga tuntutan kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang banyak memicu stres.

Untuk mencegah gangguan yang lebih berat, Dinas Kesehatan Sumut menjalankan dua pendekatan, yakni deteksi dini bagi ODMK dan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, terapi, hingga perawatan di rumah sakit apabila diperlukan.

Menurut Hery, hingga saat ini capaian skrining kesehatan jiwa telah melampaui separuh target yang ditetapkan.

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67% yang sudah diskrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain melakukan skrining, Dinas Kesehatan Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat.

Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten dan kota telah mendapatkan penanganan melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa.

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hery mengatakan masih ada keluarga yang belum bersedia membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan medis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerjasama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

Menurut Hery, penanganan gangguan jiwa harus dilakukan melalui pemeriksaan tenaga medis, pemberian obat, dan perawatan sesuai kebutuhan pasien.

Ia menilai keberadaan program UHC telah mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan jiwa tanpa harus terbebani biaya.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

Melalui Program Berobat Gratis, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, terapi obat, hingga rawat inap selama 42 hari sesuai indikasi medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya.

Dinas Kesehatan Sumut berharap deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.* (ad)

PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan Gelar Gotong Royong dan Bantu Perbaikan Jalan Rusak, Daily Suganta Sembiring: Jalan yang Layak adalah Hak Warga

Kapolda Aceh Hadiri Peresmian Bendungan Rukoh, Presiden Prabowo Sebut Infrastruktur Air Kunci Ketahanan Pangan

Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Jangan Cari Kekayaan di Atas Penderitaan Rakyat: Itu Dosa Paling Jahat!

Prabowo Akui Punya "Utang" kepada Rakyat NTB: Tenang, Kita Masih Ada Beberapa Tahun

Rico Waas: Pembangunan Kota Medan Butuh Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pers

Pemprov Sumut Bidik 7,3 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis 2026, Layanan Tersedia di 619 Puskesmas