Resmi! Kejagung Ambil Alih Tiga Perkara Korupsi dari Polri, Ini Alasannya
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan T
HUKUM DAN KRIMINAL
PARIS –Insiden mengejutkan terjadi pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada Jumat malam (26/7), ketika atlet Korea Selatan diperkenalkan secara keliru sebagai atlet Korea Utara selama parade pembukaan. Kesalahan tersebut memicu kemarahan dari pemerintah Korea Selatan, yang kini mendesak tanggapan resmi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan pemerintah Prancis.
Kekeliruan yang Memicu Kemarahan
Selama acara pembukaan, ketika delegasi Korea Selatan memasuki arena, penyiar berbahasa Prancis melalui sistem PA mengumumkan mereka sebagai “République populaire démocratique de Corée,” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “Democratic People’s Republic of Korea,” sebutan resmi untuk Korea Utara. Kesalahan ini tidak hanya menjadi sorotan dalam siaran langsung, tetapi juga memperlihatkan subtitel yang benar dengan “Republic of Korea” di layar raksasa sepanjang Sungai Seine.
Pemerintah Korea Selatan tidak tinggal diam. Kementerian Olahraga Korea Selatan, yang menghadiri acara tersebut, langsung meminta pertemuan dengan Presiden IOC, Thomas Bach. Wakil Menteri Olahraga Kedua, Jang Mi-ran, mengajukan keluhan resmi dan meminta penjelasan dari panitia penyelenggara Paris dan pemerintah Prancis atas kekeliruan tersebut. Jang juga meminta kementerian luar negeri untuk menyampaikan protes keras pada tingkat pemerintah.
Reaksi dan Tanggapan
Pihak IOC telah mengeluarkan permintaan maaf secara resmi melalui akun media sosial berbahasa Korea, mengakui kesalahan dalam pengenalan delegasi Korea Selatan dan meminta maaf atas insiden tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, permintaan maaf resmi belum muncul di akun media sosial berbahasa Inggris IOC, menambah ketegangan.
“Komite Olahraga & Olimpiade Korea segera meminta panitia penyelenggara Paris untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan akan mengajukan protes resmi di bawah kepala misi kami,” ujar pernyataan dari kementerian olahraga Korea Selatan.
Konteks dan Dampak Diplomatik
Kesalahan ini datang pada saat yang sensitif, mengingat ketegangan politik yang ada antara Korea Selatan dan Korea Utara. Walaupun insiden ini tampaknya merupakan kesalahan administratif, dampaknya bisa memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara, serta memperumit upaya IOC untuk menjaga netralitas dan integritas acara olahraga internasional terbesar ini.
Delegasi Korea Selatan, yang diharapkan dapat menampilkan kebanggaan nasional mereka dalam perhelatan akbar tersebut, terpaksa menghadapi situasi yang tidak diinginkan yang menambah ketegangan diplomatik. Ketegangan ini menyoroti sensitivitas dan kompleksitas dalam penanganan identitas nasional di ajang global seperti Olimpiade.
Kesimpulan
Kekeliruan dalam pengenalan atlet Korea Selatan sebagai Korea Utara selama upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 bukan hanya memicu kemarahan, tetapi juga menambah tantangan diplomatik dalam acara yang seharusnya merayakan persatuan dan perdamaian. Insiden ini memerlukan penanganan yang hati-hati untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan bahwa acara ini tetap menjadi simbol persatuan dan semangat kompetisi yang positif.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang saat in
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah dominasi smartphone layar penuh, perusahaan teknologi Clicks mencoba menghadirkan kembali pengalaman menggunakan ponse
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Bareskrim Polri mengungkap kronologi penangkapan sembilan tersangka dalam kasus penyerangan terhadap personel Satresnarkoba Polr
HUKUM DAN KRIMINAL
SYDNEY Pengadilan Distrik New South Wales, Australia, menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun lima bulan kepada Surya Subekti (45)
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tujuan utama mempelajari AlQur&039an bukan hanya untuk menambah penget
AGAMA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah memenuhi undangan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
SOSOK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kepada pihak asin
EKONOMI