JAKARTA - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, mengungkapkan tantangan hak digital dan keamanan digital publik di Indonesia sepanjang tahun 2024.
Berdasarkan catatan SAFEnet, terjadi 103 insiden gangguan internet di Indonesia, didominasi oleh gangguan infrastruktur terkait Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca Juga:
"Pada tahun 2024 di Indonesia tercatat 103 insiden gangguan internet. Hal tersebut didominasi oleh gangguan internet dalam kategori infrastruktur terkait pemilihan umum (Pemilu)," ujar Nenden dalam acara rilis survei dan diskusi publik yang digelar Civil Society for Police Watch di Hotel Balairung, Matraman Raya, Jakarta Timur, Sabtu (22/03/2025).
Nenden juga mengungkapkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia terus mengalami tantangan.
Baca Juga:
Tercatat peningkatan jumlah kasus kriminalisasi dengan UU ITE, dengan rincian sebagai berikut:
- 2020: 84 kasus
- 2021: 30 kasus
- 2022: 97 kasus
- 2023: 114 kasus
- 2024: 146 kasus
Kriminalisasi dengan pasal UU ITE didominasi oleh kasus pencemaran nama baik, dengan rincian 76,71 persen berdasarkan UU ITE 2024 dan 23,29 persen berdasarkan UU ITE 2016.
SAFEnet juga mencatat lonjakan kasus serangan digital dalam lima tahun terakhir:
- 2020: 147 kasus
- 2021: 197 kasus
- 2022: 302 kasus
- 2023: 323 kasus
- 2024: 330 kasus
Adapun latar belakang korban serangan digital tahun 2024 meliputi mahasiswa/pelajar (83 kasus), organisasi masyarakat sipil (42 kasus), lembaga publik (37 kasus), warga umum (37 kasus), serta aktivis/NGO (36 kasus).
Serangan digital ini mayoritas terjadi di platform seperti Instagram (107 kasus), WhatsApp (84 kasus), situs web (46 kasus), Facebook (22 kasus), Twitter (18 kasus), email (17 kasus), Telegram (12 kasus), dan perangkat (12 kasus).
Untuk mengatasi tantangan ini, Nenden menegaskan perlunya pengaturan ruang digital berbasis hak asasi manusia, transparansi, dan partisipasi.
Ia juga menyoroti peran kepolisian dalam ranah digital, yang seharusnya meliputi:
- Penegakan hukum terhadap kejahatan siber
- Perlindungan data dan keamanan siber
- Tanpa pengawasan massal
- Tidak berwenang memutus atau memperlambat internet
- Edukasi dan peningkatan kesadaran digital
Survei Civil Society for Police Watch dilakukan pada 12-18 Maret 2025 dengan melibatkan 1.500 responden dari 26 provinsi.
Metode survei menggunakan random sampling dengan margin of error ±2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(tb/a)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
