Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman percakapan telepon antara pengacara PDIP, Donny Tri Istiqomah, dan mantan kader PDIP, Saeful Bahri, pada sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku, yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Dalam rekaman yang diputar oleh jaksa, Donny menyebut Harun Masiku sebagai sosok yang "cengeng" dan selalu mengadu kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Percakapan tersebut berlangsung pada 13 Desember 2019, di mana Donny bertanya kepada Saeful apakah Harun Masiku menangis atau tidak.
"Ya kan dia cengeng hahahahaha," ujar Donny dalam percakapan itu. Saeful kemudian mengonfirmasi bahwa Harun Masiku sempat melapor kepada Hasto terkait masalah yang dihadapinya.
Selain membahas sifat Harun yang "cengeng", dalam percakapan itu juga dibahas mengenai masalah dana suap untuk proses PAW sebesar Rp 1,5 miliar yang dikatakan akan ditalangi oleh Hasto.
Saeful menyebutkan bahwa Hasto akan mentransfer uang tersebut pada Minggu, dan mereka akan melanjutkan urusan tersebut pada Senin.
Rekaman ini menjadi salah satu bukti dalam kasus suap pengurusan PAW dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Hasto sendiri didakwa menghalangi penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan memerintahkan Harun untuk merendam handphone-nya agar tidak terlacak oleh KPK saat operasi tangkap tangan pada Januari 2020.
Selain itu, Hasto juga didakwa memberi suap sebesar Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengurus penetapan PAW Harun Masiku di DPR.*
Hasto Kristiyanto saat ini masih menghadapi dakwaan yang serius dalam perkara ini, sementara Harun Masiku masih menjadi buronan KPK.*
(dc/J006)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL