17 Tahun Menanti, RUU Perampasan Aset Kalah Cepat dari RUU Pilkada dan IKN

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah mandek sejak 2008.

Menurut Prabowo, aturan ini sangat penting untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi, tanpa harus menunggu proses pidana pelaku selesai.

"Enak saja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik sajalah itu," ujar Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Pernyataan ini dilontarkan Prabowo di hadapan para buruh yang memadati kawasan Monas. Ia pun menanyakan langsung kepada massa aksi apakah setuju untuk melawan para koruptor.

Secara tegas, ia juga menyindir pihak-pihak yang justru membela koruptor dengan berdemo karena disuap.

RUU Perampasan Aset Mandek Sejak 2008

RUU Perampasan Aset telah diajukan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali masuk Prolegnas prioritas pada 2023 dan 2024 di era Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini belum juga disahkan oleh DPR RI.

Beberapa pasal dalam RUU ini dianggap krusial, terutama Pasal 2 yang memungkinkan perampasan aset tanpa proses pemidanaan pelaku, dan Pasal 3 yang menjamin bahwa perampasan aset tidak menghapus penuntutan terhadap pelaku pencucian uang dan tidak dapat digugat balik.

Kontras dengan RUU Lain yang Disahkan Kilat

Mandeknya pembahasan RUU ini kontras dengan sejumlah RUU lain yang disahkan secara kilat oleh DPR, seperti:

RUU Pilkada: Disahkan hanya dalam 7 jam.

RUU IKN: Disahkan dalam 2 minggu.