Pasca Skandal Korupsi, PT Timah Kewalahan Hadapi Tambang Ilegal

Restu juga mengungkap adanya tumpang tindih lahan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah.

Sekitar 31 persen wilayah IUP tidak dapat dioperasikan karena juga masuk dalam kawasan hutan produksi atau terdapat kepentingan lain.

Baca Juga:

• Harvey Moeis Gagal Kasasi, Hukuman 20 Tahun Penjara & Denda Rp420 Miliar Tetap Berlaku
• Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Golkar: Final, Tapi Masih Dipertanyakan

"Kami sangat membutuhkan dukungan regulasi yang mengikat. Salah satunya adalah aturan agar seluruh hasil tambang di WIUP PT Timah wajib dikumpulkan ke perusahaan," pintanya.

Selain tantangan eksternal, kasus korupsi yang mengguncang jajaran PT Timah juga berdampak pada kinerja dan moral pegawai.

Baca Juga:

• Dugaan Pelanggaran UU TNI di Kodam I/BB, Irjen TNI dan Komisi I DPR RI Diminta Lakukan Pemeriksaan
• Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri: Saya Tahu Lubang Tikus Tambang Ilegal, Akan Lakukan Penataan

"Kondisi moril dan kinerja personel PT Timah sangat jatuh. Mereka merasa kehilangan keyakinan terhadap pimpinan dan manajemen. Seolah-olah jajaran PT Timah tidak mampu berbuat apa-apa," ujar Restu.

PT Timah kini menaruh harapan besar pada dukungan legislatif agar perusahaan bisa kembali mengelola sumber daya secara optimal, legal, dan berkelanjutan.*

(at/a008)

Harvey Moeis Gagal Kasasi, Hukuman 20 Tahun Penjara & Denda Rp420 Miliar Tetap Berlaku

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Golkar: Final, Tapi Masih Dipertanyakan

Dugaan Pelanggaran UU TNI di Kodam I/BB, Irjen TNI dan Komisi I DPR RI Diminta Lakukan Pemeriksaan

Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri: Saya Tahu Lubang Tikus Tambang Ilegal, Akan Lakukan Penataan

Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Resmi Dibuka Puan Maharani: Kuorum Terpenuhi, Agenda Strategis Dibahas

Menteri LH Soroti Ancaman Keanekaragaman Hayati di Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Raja Ampat