JAKARTA – Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengungkapkan kondisi kritis yang tengah dihadapi perusahaan pelat merah tersebut akibat semakin maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah operasional mereka.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/5/2025), Restu secara terbuka menyatakan bahwa PT Timah mengalami kesulitan menertibkan tambang ilegal, terutama pasca mencuatnya kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama termasuk Harvey Moeis.
"Sekarang hampir seluruh operasional perusahaan tidak dikendalikan secara langsung oleh PT Timah. Ini kami akui dan akan menjadi kewajiban kami untuk memperbaikinya," kata Restu di hadapan anggota dewan.
Baca Juga:
Ia menyebut sebagian besar pihak yang beroperasi di sekitar wilayah tambang PT Timah tergolong ilegal, namun rumit untuk ditindak karena sebagian besar pelakunya adalah masyarakat lokal.
Ratusan Kasus Tambang Ilegal
Baca Juga:
Data internal mencatat pada April 2025, terdapat:
- 175 kasus tambang ilegal di daratan Bangka
- 890 kasus di laut Bangka
- 110 kasus di daratan Belitung
Berbagai upaya telah dilakukan PT Timah, mulai dari penenggelaman kapal ponton ilegal, pengusiran pelaku dari wilayah IUP, hingga penyerahan pelaku ke pihak kepolisian.
Namun Restu mengakui upaya tersebut belum efektif menekan kegiatan ilegal yang semakin menggila.
Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pengelolaan melalui koperasi, agar masyarakat bisa dilibatkan secara legal dan tertata.
Restu juga mengungkap adanya tumpang tindih lahan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah.
Sekitar 31 persen wilayah IUP tidak dapat dioperasikan karena juga masuk dalam kawasan hutan produksi atau terdapat kepentingan lain.
"Kami sangat membutuhkan dukungan regulasi yang mengikat. Salah satunya adalah aturan agar seluruh hasil tambang di WIUP PT Timah wajib dikumpulkan ke perusahaan," pintanya.
Selain tantangan eksternal, kasus korupsi yang mengguncang jajaran PT Timah juga berdampak pada kinerja dan moral pegawai.
"Kondisi moril dan kinerja personel PT Timah sangat jatuh. Mereka merasa kehilangan keyakinan terhadap pimpinan dan manajemen. Seolah-olah jajaran PT Timah tidak mampu berbuat apa-apa," ujar Restu.
PT Timah kini menaruh harapan besar pada dukungan legislatif agar perusahaan bisa kembali mengelola sumber daya secara optimal, legal, dan berkelanjutan.*
(at/a008)
JAKARTA Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA) menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Dr
Nasional
JAKARTA Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menyelimuti konferensi pers jelang pembukaan Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta,
Olahraga
LABURA Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) di Jalan Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan
Peristiwa
BATU BARA Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan
Pemerintahan
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, memberikan pengarahan langsung kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pen
Nasional
TAPSEL Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencetak sejarah dengan menjadi daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) di se
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan