Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA —Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang dianggap mengaburkan fakta sejarah pemerkosaan massal Mei 1998.
Pernyataan tersebut menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM, tokoh perempuan, dan masyarakat sipil yang mendesak Fadli Zon untuk segera meminta maaf.
Polemik bermula ketika Fadli Zon memberikan komentar yang dinilai meremehkan dan membantah kebenaran kejadian pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, saat krisis politik dan ekonomi melanda Indonesia.
Pernyataan tersebut dianggap tidak sensitif dan berpotensi menghilangkan rasa keadilan bagi korban serta keluarga.
Para aktivis menegaskan bahwa peristiwa Mei 1998, termasuk kasus pemerkosaan massal, sudah tercatat dalam berbagai laporan resmi dan pengakuan publik, yang harus dihormati dan tidak boleh dipolitikkan atau diputarbalikkan.
"Menyamarkan fakta sejarah adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban dan upaya memadamkan kebenaran," ujar seorang aktivis perempuan yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (14/6/2025).
Desakan serupa juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang meminta lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan memastikan narasi sejarah tetap dijaga keakuratannya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Fadli Zon belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataannya yang kontroversial tersebut.*
(sr/j006)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL