Ia menyebut, pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan survei proyek oleh PT DNG, Gubernur Sumut juga melakukan peninjauan ke sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah yang sama.
"Bisa dicek jejak digitalnya, pasti ada dokumentasi. Hampir dapat dipastikan Gubernur turut dalam kegiatan tersebut. Pertanyaannya, berani tidak KPK mengungkap ini secara tuntas tanpa tebang pilih?" kata Puteri saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Lebih jauh, Puteri mendesak KPK untuk bekerja sama secara lebih intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak aliran dana mencurigakan, terutama menyangkut dugaan penggunaan rekening pinjaman atau rekening siluman oleh para pejabat.
"Dalam kasus besar seperti ini, jarang ada pejabat yang menggunakan rekening pribadi. Biasanya mereka memakai rekening pinjaman atau atas nama orang lain," tandasnya.
Puteri Leida menegaskan bahwa publik berhak tahu kebenaran dari praktik korupsi yang terjadi secara sistemik dalam pengadaan proyek pemerintah, dan meminta KPK untuk menunjukkan keberanian serta integritas dalam menindak semua pihak yang terlibat.*
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
