Kejaksaan Kembalikan Tiga Aset PT KAI Senilai Rp55,8 Miliar di Medan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG SIDIMPUAN -Ketidakharmonisan antara Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan—disebut publik sebagai fenomena "Dua Matahari"—menjadi sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat. Dua isu utama yang mencuat adalah konflik internal di Pemerintah Kota dan dugaan praktik Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum pejabat terkait pengisian jabatan strategis.
Hari ini, Senin (30/6/2025), Pengurus Cabang IMM Kota Padangsidimpuan menggelar aksi demo mengecam kinerja Pemko selama 100 hari pertama, yang dinilai lebih sibuk dengan intrik internal ketimbang pelayanan publik.
Belum lama ini, Gerakan Muda GRIB Jaya Sumut juga memfokuskan isu pada dugaan jual beli jabatan oleh oknum Wakil Walikota dan orang dekatnya, yang disebut "Oknum R".
Pangeran Siregar, Sekretaris GM GRIB Jaya Sumut, menyatakan dalam konferensi pers:
"Kinerja Pemko Padangsidimpuan nol besar sampai detik ini. Walikota dan Wakil Walikota ibarat Tom and Jerry, jadi tontonan masyarakat. Oknum Wakil Walikota dan Oknum R saudaranya diduga bermain jual beli jabatan, Walikota hanya diam."
Pangeran menuntut penegak hukum, termasuk Kejari dan Polres, untuk segera turun tangan dan menelusuri dugaan aliran dana dari praktik tersebut. Ia menegaskan bila terbukti, aliran dana harus diusut tuntas.
Sejumlah warga di warung kopi sering membahas dominasi Wakil Walikota dalam pemerintahan, hingga Walikota disebut kehilangan kuasa. Isu tersebut makin diperkuat dengan kabar campur tangan "Oknum R" dalam pengisian jabatan di OPD.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan terbuka dari pihak eksekutif Pemko, legislatif, Kejari, maupun Polres terkait tudingan tersebut. Para demonstran dan GM GRIB Jaya Sumut bersikukuh akan terus mengawal proses hukum dan menuntut transparansi serta akuntabilitas.*
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Mahasiswa Universitas Aufa Royhan menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) d
PENDIDIKAN
MEDAN Persidangan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan eks perkebunan milik PTPN kepada pengembang properti kembali digelar di Pengadila
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menawarkan akses bebas hambatan melintasi Selat Ho
INTERNASIONAL