SUMUT -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak dapat diintervensi dalam menangani perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai Rp 231,8 miliar.
Termasuk, terkait kemungkinan pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Penegasan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Hal tersebut menjawab desakan sejumlah pihak, termasuk dari ICW, yang meminta agar Bobby segera diperiksa.
Baca Juga:
"Tim masih melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan keterangan, baik dari pemeriksaan pasca-OTT maupun hasil penggeledahan," jelas Budi.
Menurutnya, penyidik akan memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui konstruksi perkara tanpa tekanan atau pengaruh dari luar.
Baca Juga:
"Apabila dibutuhkan informasi dan keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan," tegasnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dan menemukan uang tunai Rp 2,8 miliar serta dua pucuk senjata api. Topan kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, termasuk dua kontraktor dari pihak swasta.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Mandailing Natal, Sumut, pada 26 Juni 2025 lalu. Proyek yang jadi objek kasus ini senilai Rp 231,8 miliar, dengan dugaan pengaturan proyek serta fee yang mencapai Rp 8 miliar untuk para pejabat yang terlibat.
KPK menyebut tidak tertutup kemungkinan memanggil pejabat daerah lain yang dinilai mengetahui alur dugaan suap tersebut, termasuk Bobby Nasution.
Namun, proses akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan, bukan karena tekanan publik atau politik.*
(bs/j006)
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
Nasional
NAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
Pemerintahan
JAKARTA tren nail art memang membuat penampilan kuku semakin menarik. Namun, di balik keindahannya, prosedur kecantikan ini bisa membawa d
Kesehatan
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
Nasional
JAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
Pemerintahan
JAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
Pemerintahan
MEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan