PDIP Sentil Usulan Gerbong KRL Perempuan di Tengah: Semua Penumpang Harus Setara Dilindungi
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur — Kabar terkait keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat ke publik. Isu ini bermula dari laporan masyarakat kepada Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai praktik prostitusi online di Kecamatan Sepaku, wilayah yang secara administratif berada di sekitar kawasan IKN.
Kepala Satpol PP Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, menyebut bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan perangkat desa, dan telah melakukan pemantauan selama tiga bulan terakhir.
"Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN," ujarnya, dikutip dari Antara, Minggu (25/5).
Otorita IKN Tegaskan Tidak Ada PSK di Kawasan Inti
Menanggapi isu ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa praktik prostitusi tidak terjadi di kawasan inti IKN, melainkan berada di Kecamatan Sepaku, sekitar 3 kilometer dari lokasi inti pembangunan IKN.
"Jadi memang bukan di IKN-nya. Itu di daerah Sepaku. Kalau di IKN-nya, nggak ada," tegas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7).
Ia menjelaskan bahwa selama Ramadan lalu, pihak Satpol PP bersama kepolisian telah menertibkan delapan warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi prostitusi.
"Kalau sekarang ada informasi online, itu recycle dari kejadian lama. Tapi kalau ada yang baru dan terbukti, pasti kami tindak," ujarnya.
Cak Imin: Harus Dicek Langsung!
Isu ini juga mendapat sorotan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengaku terkejut saat mendengar kabar maraknya PSK di IKN.
"Waduh, masa iya? Gawat! Harus dicek ini," ucapnya di Senayan, Senin (7/7).
Penegakan Hukum Terus Berlanjut
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Kota Banda Aceh akan membentuk tim khusus untuk mengawasi seluruh tempat penitipan anak (daycare) usai kasus penga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disita dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengaudit sistem keselamatan perusahaan taksi Green SM pasca insiden kecelakaan di kawas
NASIONAL
SURABAYA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah membahas skema subsidi untuk industri plastik menyusul lonjakan harga bahan baku yang
EKONOMI
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan akan menutup sebanyak 18 ruas jalan di Kota Medan pada Rabu (29/4/2026) mulai pukul 16.00 hin
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi langkah platform digital TikTok yang telah menonaktifkan sekitar 1,7
NASIONAL
JAKARTA Upaya penyelundupan ekspor ilegal emas seberat 190 kilogram (kg) senilai Rp502 miliar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai di B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Video dugaan kekerasan terhadap seorang bayi di tempat penitipan anak kembali viral di media sosial. Peristiwa tersebut terja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL