BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
SERANG – Provinsi Banten resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada 6 hingga 9 Februari 2026 mendatang.
Penetapan ini menandai momentum penting bagi Banten sebagai pusat peringatan nasional insan pers tahun depan.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bernomor 027/PWI-P/LXIXX/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Banten.Baca Juga:
Menanggapi surat itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyatakan kesediaan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2026.
Penyerahan surat balasan resmi dari Pemprov Banten dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, kepada Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, pada Jumat (17/10/2025) di Serang.
Surat balasan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang menyatakan komitmen daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan acara ini.
"Kami menyambut baik dan siap mendukung pelaksanaan HPN 2026. Pemerintah Provinsi Banten akan menyiapkan segala kebutuhan agar acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat luas, baik untuk insan pers maupun masyarakat Banten," ungkap Arif Agus Rakhman.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, mengapresiasi dukungan dan kesiapan Pemprov Banten.
Ia menyebutkan bahwa keputusan ini menjadi awal kolaborasi besar antara insan pers nasional dan pemerintah daerah dalam menyukseskan HPN 2026.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen dan dukungannya. Kami optimistis, rangkaian kegiatan HPN di Banten akan berjalan sukses dan meninggalkan kesan mendalam," ujar Zulmansyah didampingi Ketua PWI Banten Rian Nopandra.
Rangkaian kegiatan HPN 2026 akan dipusatkan di Provinsi Banten, mulai dari seminar nasional, pameran pers, hingga puncak peringatan yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Momentum ini tidak hanya menjadi ajang peringatan profesi pers, tetapi juga diharapkan mampu mempromosikan daerah, memperkuat sinergi insan pers dengan pemerintah dan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM lokal.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pers, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah yang ramah, berkesan, dan sukses dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional 2026.*
(a008)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN