Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
JAKARTA — Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, menyerukan agar Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), keuskupan khusus yang menaungi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, mengambil peran lebih besar dalam upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan di Papua.
Pesan itu disampaikan dalam forum Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Menurut Mgr. Datus, keberadaan OCI memiliki potensi strategis karena berhubungan langsung dengan aparat negara, sehingga dapat menjadi jembatan dialog antara masyarakat sipil dan aparat keamanan di Papua.Baca Juga:
"Kehadiran Gereja dalam tubuh TNI dan Polri bisa menjadi jembatan untuk memperkuat dialog kemanusiaan dan membangun kepercayaan di masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa konflik dan persoalan di Papua tidak bisa hanya didekati dari aspek keamanan, melainkan harus disertai pendekatan kemanusiaan dan pastoral yang melibatkan tokoh-tokoh Gereja.
"Masalah Papua bukan semata isu keamanan, tetapi juga menyentuh martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan. Karena itu, sinergi antara Gereja dan aparat negara menjadi sangat penting," kata Mgr. Datus.
Menanggapi hal itu, Wakil Uskup untuk Umat Katolik di Lingkungan TNI-Polri, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr, menyambut positif seruan tersebut.
Ia menegaskan, OCI berkomitmen terus hadir sebagai jembatan kasih dan perdamaian, khususnya dalam membangun semangat kemanusiaan di kalangan aparat negara.
"OCI selalu berupaya menjadi jembatan kasih dan persaudaraan. Melalui pelayanan mental rohani kepada anggota TNI dan Polri, kami ingin menumbuhkan semangat kemanusiaan dan keadilan di setiap lini tugas, termasuk di Papua," ujar Romo Yos.
Ia menambahkan, Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, terutama di wilayah konflik seperti Papua, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Forum SAGKI 2025 sendiri menjadi momentum penting bagi Gereja Katolik Indonesia dalam merumuskan arah pelayanan pastoral di tengah tantangan sosial dan politik nasional.
Selain membahas persoalan Papua, forum ini juga menyoroti isu kemiskinan, perubahan iklim, serta pentingnya peran Gereja dalam membangun solidaritas lintas iman dan budaya di tengah masyarakat yang majemuk.
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN