BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA — Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, menyerukan agar Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), keuskupan khusus yang menaungi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, mengambil peran lebih besar dalam upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan di Papua.
Pesan itu disampaikan dalam forum Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Menurut Mgr. Datus, keberadaan OCI memiliki potensi strategis karena berhubungan langsung dengan aparat negara, sehingga dapat menjadi jembatan dialog antara masyarakat sipil dan aparat keamanan di Papua.Baca Juga:
"Kehadiran Gereja dalam tubuh TNI dan Polri bisa menjadi jembatan untuk memperkuat dialog kemanusiaan dan membangun kepercayaan di masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa konflik dan persoalan di Papua tidak bisa hanya didekati dari aspek keamanan, melainkan harus disertai pendekatan kemanusiaan dan pastoral yang melibatkan tokoh-tokoh Gereja.
"Masalah Papua bukan semata isu keamanan, tetapi juga menyentuh martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan. Karena itu, sinergi antara Gereja dan aparat negara menjadi sangat penting," kata Mgr. Datus.
Menanggapi hal itu, Wakil Uskup untuk Umat Katolik di Lingkungan TNI-Polri, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr, menyambut positif seruan tersebut.
Ia menegaskan, OCI berkomitmen terus hadir sebagai jembatan kasih dan perdamaian, khususnya dalam membangun semangat kemanusiaan di kalangan aparat negara.
"OCI selalu berupaya menjadi jembatan kasih dan persaudaraan. Melalui pelayanan mental rohani kepada anggota TNI dan Polri, kami ingin menumbuhkan semangat kemanusiaan dan keadilan di setiap lini tugas, termasuk di Papua," ujar Romo Yos.
Ia menambahkan, Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, terutama di wilayah konflik seperti Papua, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Forum SAGKI 2025 sendiri menjadi momentum penting bagi Gereja Katolik Indonesia dalam merumuskan arah pelayanan pastoral di tengah tantangan sosial dan politik nasional.
Selain membahas persoalan Papua, forum ini juga menyoroti isu kemiskinan, perubahan iklim, serta pentingnya peran Gereja dalam membangun solidaritas lintas iman dan budaya di tengah masyarakat yang majemuk.
Melalui SAGKI, para uskup dan imam diharapkan dapat menyusun langkah konkret agar Gereja tidak hanya hadir dalam altar doa, tetapi juga aktif di ruang publik untuk membela kemanusiaan.*
(a008)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN