JAKARTA – Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan penyaringan ketat agar aparatur yang ditempatkan di IKN benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, proses penapisan ini telah disusun sejak tahun 2022 dan terus disempurnakan menyesuaikan arah pembangunan IKN serta struktur kabinet baru yang terbentuk sejak Oktober 2024.Baca Juga:
"Seiring perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang untuk menyesuaikan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Purwadi menjelaskan, penyaringan ASN dilakukan melalui tiga tahapan utama:
-Penyesuaian organisasi dan jabatan di kementerian/lembaga agar sesuai kebutuhan fungsi pemerintahan di IKN.
-Evaluasi kompetensi dan kinerja individu, guna memastikan ASN yang berpindah memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap sistem kerja digital dan tata pemerintahan modern.
-Penataan aset dan SDM secara efisien, agar distribusi pegawai sesuai kapasitas dan kebutuhan ruang kerja di kawasan inti pemerintahan.
Menurut Purwadi, langkah ini penting untuk memastikan aparatur yang dipindahkan bukan hanya memenuhi kuota, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi di IKN.
"Pemerintah tidak ingin pemindahan ASN sekadar formalitas. ASN yang ditempatkan harus bermental melayani dan mampu beradaptasi dengan ekosistem kerja baru yang lebih cepat dan transparan," tegasnya.
PANRB menegaskan, seluruh proses seleksi ASN menuju IKN dilakukan berdasarkan prinsip merit system dan keterbukaan.
Pegawai yang memiliki rekam jejak, kompetensi digital, serta potensi kepemimpinan akan mendapatkan prioritas.
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) periode 20192023 kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dalam pemberitaan isu kebencanaan di daerah. Ajakan te
PEMERINTAHAN
