BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN —Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat suara terkait ketidakhadirannya saat ribuan massa berunjuk rasa menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada Senin, 10 November 2025.
Bobby membantah anggapan bahwa dirinya kabur dari tanggung jawab.
Menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, saat aksi berlangsung dirinya tengah memenuhi undangan resmi Istana Negara untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tokoh asal Simalungun, Rondahaim Saragih.Baca Juga:
"Saya bukan kabur. Saya diundang ke Istana karena ada tokoh dari Sumut yang diberi gelar pahlawan oleh Bapak Presiden," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 12 November 2025.
Ia menambahkan, undangan itu juga diberikan kepada kepala daerah lain yang mengusulkan tokoh daerahnya menjadi pahlawan nasional.
"Jadi, bukan saya lari dari massa," katanya.
Meski absen dalam aksi tersebut, Bobby menyatakan akan meninjau langsung ke lokasi PT TPL di Kabupaten Toba.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi memahami keresahan masyarakat namun tidak memiliki kewenangan langsung untuk menutup perusahaan tersebut.
"Penutupan atau pencabutan izin itu kewenangan pemerintah pusat. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi," ucapnya.
Bobby menuturkan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penciutan wilayah operasional TPL sebagai solusi antara kepentingan lingkungan dan tenaga kerja.
"Di sana ada 11 ribu tenaga kerja. Kami harus ambil keputusan yang adil, apakah penutupan atau pengurangan wilayah operasi," ujarnya.
Ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara melakukan aksi besar di depan Kantor Gubernur Sumut menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN