PDIP Sentil Usulan Gerbong KRL Perempuan di Tengah: Semua Penumpang Harus Setara Dilindungi
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa provinsi di Sumatera sebelum memutuskan langkah lebih lanjut terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional.
Dalam keterangannya pada Jumat (28/11/2025), Presiden menyatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menyalurkan bantuan bagi wilayah terdampak.
"Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya," ujar Presiden saat ditanya terkait desakan sejumlah pihak agar status bencana nasional segera ditetapkan.Baca Juga:
Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan bantuan darurat ke daerah terdampak, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Namun, Presiden menekankan, keputusan penetapan status nasional harus berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang akurat.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.
"Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita," katanya.
Presiden juga mendorong penguatan literasi lingkungan dalam pendidikan nasional.
Dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025, Prabowo menekankan perlunya memasukkan pendidikan tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan pengelolaan lingkungan ke dalam kurikulum.
"Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan. Kita harus menjaga hutan, mencegah pembabatan liar, serta memastikan sungai tetap bersih agar mampu menampung debit air ekstrem," ujar Prabowo.
Sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi V dan VIII serta organisasi masyarakat sipil, mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional.
Menurut mereka, skala kerusakan dan dampak banjir sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Kota Banda Aceh akan membentuk tim khusus untuk mengawasi seluruh tempat penitipan anak (daycare) usai kasus penga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disita dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengaudit sistem keselamatan perusahaan taksi Green SM pasca insiden kecelakaan di kawas
NASIONAL
SURABAYA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah membahas skema subsidi untuk industri plastik menyusul lonjakan harga bahan baku yang
EKONOMI
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan akan menutup sebanyak 18 ruas jalan di Kota Medan pada Rabu (29/4/2026) mulai pukul 16.00 hin
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi langkah platform digital TikTok yang telah menonaktifkan sekitar 1,7
NASIONAL
JAKARTA Upaya penyelundupan ekspor ilegal emas seberat 190 kilogram (kg) senilai Rp502 miliar berhasil digagalkan petugas Bea Cukai di B
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Video dugaan kekerasan terhadap seorang bayi di tempat penitipan anak kembali viral di media sosial. Peristiwa tersebut terja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL