Prabowo Kantongi Info Pembalakan Liar, Satgas Kehutanan Siap Telusuri Dampak Banjir

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima informasi terkait dugaan penyebab banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dugaan utama yang muncul adalah aktivitas pembalakan liar atau illegal logging yang tidak terkendali.

"Sudah [mendapatkan informasi penyebab banjir karena pembalakan liar]. Sudah dapat masukan yang komprehensif," ujar Muzani kepada awak media, Selasa (2/12/2025).

Baca Juga:

• Jalan Dr Mansyur Kembali Terendam Banjir, Pengendara Motor Mogok dan Terpaksa Putar Balik

Ia menambahkan, kayu-kayu yang terbawa banjir kemungkinan hasil penebangan yang sudah lama, bukan roboh karena terjangan banjir semata.

Muzani menegaskan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus serius memperhatikan potensi risiko bencana akibat pembalakan liar.

"Ini menjadi pelajaran terakhir bagi kita, agar tidak menimpa anak-cucu kita di masa depan," ujarnya.

Seiring itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan meneliti kondisi hutan di wilayah terdampak.

Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan langkah tersebut dilakukan setelah kondisi masyarakat terdampak bisa ditangani.

"Satgas PKH akan meneliti kondisi hutan di sana, setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu," kata Febrie, Senin (1/12/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menambahkan Satgas PKH membuka peluang mendalami dugaan pembalakan liar sebagai faktor pemicu bencana.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah menangani sejumlah kasus pembalakan liar di Sumatera, termasuk penebangan di luar areal PHAT dan penyalahgunaan dokumen legal untuk memuluskan pencucian kayu.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan modus kejahatan kehutanan saat ini lebih kompleks, memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan atau digandakan.

"Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya," ujar Dwi.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pohon lapuk, pohon tumbang, area bekas penebangan legal, hingga praktik illegal logging.

Fokus penegakan hukum dilakukan secara profesional, agar indikasi pelanggaran diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.*

(bb/ad)

Jalan Dr Mansyur Kembali Terendam Banjir, Pengendara Motor Mogok dan Terpaksa Putar Balik

Jangan Panik, Danrem 011/Lilawangsa Pastikan BBM Segera Tersalur ke Wilayah Terdampak Banjir Aceh

Tiga Bupati Aceh Angkat Tangan Tak Mampu Tangani Banjir, Pemerintah Pusat Ambil Alih

Wujud Nyata Pengabdian, Universitas Aufa Royhan Kirim Bantuan Logistik Darurat untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli

Korban dan Kerusakan Meluas, DPR Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Aceh-Sumut-Sumbar

Bupati Batu Bara Sambut IMABARA dan Berikan Dukungan untuk Mahasiswa Batu Bara yang Terdampak Bencana di Aceh