Prajurit TNI Gugur di Lebanon, MPR Desak PBB Beri Sanksi Keras ke Israel
JAKARTA Seorang prajurit TNI kembali dilaporkan gugur dalam misi perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Lebanon. Insiden tersebut
INTERNASIONAL
JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima informasi terkait dugaan penyebab banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dugaan utama yang muncul adalah aktivitas pembalakan liar atau illegal logging yang tidak terkendali.
"Sudah [mendapatkan informasi penyebab banjir karena pembalakan liar]. Sudah dapat masukan yang komprehensif," ujar Muzani kepada awak media, Selasa (2/12/2025).Baca Juga:
Ia menambahkan, kayu-kayu yang terbawa banjir kemungkinan hasil penebangan yang sudah lama, bukan roboh karena terjangan banjir semata.
Muzani menegaskan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus serius memperhatikan potensi risiko bencana akibat pembalakan liar.
"Ini menjadi pelajaran terakhir bagi kita, agar tidak menimpa anak-cucu kita di masa depan," ujarnya.
Seiring itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan meneliti kondisi hutan di wilayah terdampak.
Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan langkah tersebut dilakukan setelah kondisi masyarakat terdampak bisa ditangani.
"Satgas PKH akan meneliti kondisi hutan di sana, setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu," kata Febrie, Senin (1/12/2025).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menambahkan Satgas PKH membuka peluang mendalami dugaan pembalakan liar sebagai faktor pemicu bencana.
"Jika ditemukan unsur kesengajaan, penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.
Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah menangani sejumlah kasus pembalakan liar di Sumatera, termasuk penebangan di luar areal PHAT dan penyalahgunaan dokumen legal untuk memuluskan pencucian kayu.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan modus kejahatan kehutanan saat ini lebih kompleks, memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan atau digandakan.
"Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya," ujar Dwi.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pohon lapuk, pohon tumbang, area bekas penebangan legal, hingga praktik illegal logging.
Fokus penegakan hukum dilakukan secara profesional, agar indikasi pelanggaran diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.*
(bb/ad)
JAKARTA Seorang prajurit TNI kembali dilaporkan gugur dalam misi perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Lebanon. Insiden tersebut
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan pada Senin (27/4/2026) terpantau masih berada pada level tinggi. Cabai rawit merah tercatat menjad
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pengurusan piutang negara yang memungkinkan neg
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju yang digelar di Hotel Raffles J
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti maupun terindikasi mela
PEMERINTAHAN
BEKASI Tri Wibowo (54), korban penyiraman air keras di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin (27/4/2026). Penguatan terjadi di tengah dominasi saham
EKONOMI
JAKARTA Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, menuai sorotan luas dari parlemen. K
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Senin (27/4/2026) terpantau melemah dibandingkan hari sebelumn
EKONOMI
JAKARTA Polemik kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Ibrahim Arief alias Ibam kian memanas di ruang digital. Sejumlah
NASIONAL