Diduga Rem Blong, Tabrakan Beruntun di Dairi Tewaskan 2 Orang dan Lukai 7 Warga
DAIRI Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Nasional SidikalangMedan, tepatnya di Dusun Invaliden, Desa Peg
PERISTIWA
IKN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (31/12/2025).
Wapres menegaskan pembangunan proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2027 untuk mendukung fungsi kelembagaan negara secara optimal.
Menurut Gibran, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru.Baca Juga:
"Pembangunan kompleks ini dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara berjalan efektif serta mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan," ujarnya.
Peninjauan ini sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Pembangunan ini bertujuan mewujudkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan, kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Gedung sidang paripurna memiliki kapasitas 1.500 kursi, sementara ruang sidang komisi dan ruang sidang kecil juga disiapkan untuk mendukung proses legislasi.
Sementara itu, kawasan yudikatif akan menampung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Setiap gedung memiliki filosofi khusus: empat pilar MA melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar MK merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim, serta tujuh pilar KY mencerminkan pengawasan hakim agung. Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif bervariasi antara 60 hingga 800 orang.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik kota, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan penegakan hukum melalui infrastruktur legislatif dan yudikatif yang representatif.*
DAIRI Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Nasional SidikalangMedan, tepatnya di Dusun Invaliden, Desa Peg
PERISTIWA
JAKARTA Polemik posisi partai penyeimbang yang disematkan kepada PDI Perjuangan kembali memanas di ruang politik nasional. Sejumlah el
POLITIK
BANDA ACEH Satu korban insiden ledakan di Kapal Aceh Hebat (AH) 2, Fakhri Herdieco, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran pabrik plastik dan mainan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, hingga Minggu (21/6/2026) siang masih belum sepenuhnya pad
PERISTIWA
JAKARTA Tiga negara dipastikan sudah lebih dulu mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menyelesaikan matchday kedu
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik penanganan perkara dugaan pelanggaran ekspor elemenit yang menyeret PT Putra Prima Mineral Mandiri (PT PMM) kembali menj
NASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia tercatat mengalami tekanan signifikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran kembali mengumu
EKONOMI
AMBON Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menilai sepak bola memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar
INTERNASIONAL
Oleh M. Jehansyah Siregar, Ph.DKISRUH eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, kemarin di Jakarta, sungguh m
OPINI
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei
NASIONAL