Rp430 Miliar Disiapkan Sumut untuk Bangun Kembali Hunian dan Infrastruktur!

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.

Dana tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas, dengan fokus utama pada infrastruktur dan rehabilitasi rumah.

Baca Juga:

• Diminta Lapor Minimal Sehari Sekali, Bupati Deli Serdang Tegaskan: “FKDM Bukan Wartawan, Tapi Mata dan Telinga Pemerintah”

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menjelaskan bahwa anggaran terbesar sebesar Rp275 miliar digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi hunian masyarakat.

Bidang lainnya meliputi pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, komunikasi dan informatika Rp1,68 miliar, dan bantuan keuangan untuk pemerintah daerah Rp110 miliar.

"Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah terdampak," kata Bobby Nasution dalam rapat koordinasi Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Senin (12/1) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Selain itu, Pemprov Sumut merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp12 miliar, setara dengan nilai pembangunan huntap pemerintah pusat sebesar Rp60 juta per unit.

Gubernur menambahkan, bila data dari BNPB menunjukkan huntap sudah tercover, anggaran tersebut akan dialihkan untuk memperkuat pembangunan huntap BNPB.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap, perbaikan infrastruktur, serta pengiriman bantuan logistik di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.

Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memastikan bantuan untuk pengungsi tetap berlanjut meski status bencana telah dicabut.

Bantuan termasuk Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, dan Rp5 juta modal usaha bagi pengusaha terdampak.

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menilai kondisi daerah terdampak mulai kembali normal.

Indikatornya mencakup pemerintahan berjalan lancar dari provinsi hingga desa, layanan publik membaik, akses transportasi lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum.

Meski demikian, beberapa daerah seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga masih memerlukan percepatan pemulihan.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan walikota terdampak, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait.*

Baca Juga:

• BSI Luncurkan KUR 2026! Solusi Modal UMKM Tanpa Riba dan Cicilan Ringan

(ad)

Diminta Lapor Minimal Sehari Sekali, Bupati Deli Serdang Tegaskan: “FKDM Bukan Wartawan, Tapi Mata dan Telinga Pemerintah”

BSI Luncurkan KUR 2026! Solusi Modal UMKM Tanpa Riba dan Cicilan Ringan

Puan Maharani: DPR Pastikan Kebijakan dan Anggaran Negara Berpihak pada Rakyat

Mualem Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Aceh Utara, Pastikan Kondisi Penyintas

Kakanwil Kemenkum Bali Tekankan Evaluasi Kinerja Berbasis Kualitas, Bukan Sekadar Angka

Bupati Simalungun Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra Utara