Rico Waas Kukuhkan Mantan Pemain PSMS: Saatnya Legenda Bangkitkan Sepak Bola Medan
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah kantor DJP, Selasa (13/1).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pegawai yang diduga terlibat pelanggaran berpotensi dipindahkan ke wilayah terpencil atau dinonaktifkan sementara, tergantung hasil evaluasi dan proses hukum yang berjalan.
"Pegawai pajak akan dikocok ulang, diputer-puter. Yang kelihatan terlibat, akan ditempatkan di tempat terpencil atau dirumahkan. Nanti kita lihat bagaimana hasil evaluasinya," ujar Purbaya di Menara IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
Purbaya menegaskan, langkah ini bagian dari evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Menurutnya, Kemenkeu tidak akan mengintervensi proses hukum yang dijalankan KPK.
"Pendampingan hukum yang kami berikan bukan pembelaan terhadap pelanggaran, tetapi hak pegawai yang masih berstatus ASN hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap," jelas Menkeu.
Penggeledahan KPK menyasar kantor DJP di Jakarta, termasuk Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
Tim penyidik menyita dokumen, laptop, alat komunikasi, rekaman CCTV, serta uang senilai Rp 8.000 Singapura yang diduga terkait kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara periode 2021–2026.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifuddin; serta Tim Penilai Askob Bahtiar.
Kelimanya ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026. Para tersangka kini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih hingga 30 Januari 2026.
Kasus ini bermula saat Agus Syaifudin meminta PT Wanatiara Persada membayar pajak "all in" sebesar Rp 23 miliar, di mana Rp 8 miliar dialokasikan sebagai fee bagi dirinya dan pihak lain di DJP.
PT Wanatiara Persada kemudian hanya menyanggupi pembayaran Rp 4 miliar, sebelum akhirnya menyelesaikan kewajiban pajak senilai Rp 15,7 miliar melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan ke PT Niogayo Bisnis Konsultan.
Purbaya menekankan, kasus ini menjadi momentum bagi Kemenkeu untuk memperkuat integritas DJP dan memastikan setiap pegawai menjalankan tugasnya sesuai standar hukum dan etika.
"Proses hukum harus dihormati, tetapi institusi juga harus bersih dan profesional," tuturnya.*
(km/ad)
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI