Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan di APBN 2026 Untuk Program MBG
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pengembangan sistem kelistrikan berbasis Virtual Power Plant (VPP).
Kepastian hukum dinilai menjadi prasyarat utama agar inovasi energi tersebut dapat berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya di Bali yang memiliki kekhasan hukum adat.
Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Program VPP dan Perspektif Non-Teknis dalam Perencanaan Sistem Distribusi yang digelar di Bintang Bali Resort, Kuta, Badung, Rabu, 14 Januari 2026.Baca Juga:
FGD ini merupakan bagian dari kajian nasional terkait pengembangan VPP sebagai sistem kelistrikan modern yang mengintegrasikan berbagai sumber energi terdistribusi.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam diskusi tersebut, mulai dari perwakilan PLN UID Bali, pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh adat dan agama.
Mewakili pimpinan Kanwil Kemenkum Bali, I Gde Danang Wirawan mengatakan bahwa penerapan teknologi baru di sektor energi tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.
Menurut dia, pembentukan dan harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi serta kepastian hukum.
"Pengembangan Virtual Power Plant tidak semata persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga menyangkut kepastian regulasi. Kanwil Kemenkum Bali memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Danang.
Ia menambahkan, harmonisasi regulasi perlu segera dilakukan untuk menghindari tumpang tindih aturan atau hiper-regulasi yang berpotensi menghambat implementasi VPP.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena Bali memiliki struktur sosial berbasis desa adat yang harus diakomodasi dalam kerangka hukum nasional.
"Kami berupaya memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi regulasi menjadi kunci agar program yang berdampak luas bagi masyarakat ini dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar dia.
Diskusi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik dunia
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (9/3/2
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Medan m
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melanjutkan agenda Safari Ramadan Pemko Medan dengan mengunjungi Masjid Muhammad Al Fal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada DPR terk
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Launching Jembatan Garuda yang dilaksanakan oleh Kepala Staf A
PEMERINTAHAN
TAPSEL Penanganan kasus dugaan pengusiran wartawan di Tapanuli Selatan terus berlanjut ke tahap penyelidikan. Senin (9/3/2026), dua oran
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai bergerak cepat merespons bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat, 27 Februari 2026. Kepala BPBD Kot
PEMERINTAHAN