Kawal Transisi Energi, Kemenkum Bali Soroti Kepastian Regulasi Virtual Power Plant

BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pengembangan sistem kelistrikan berbasis Virtual Power Plant (VPP).

Kepastian hukum dinilai menjadi prasyarat utama agar inovasi energi tersebut dapat berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya di Bali yang memiliki kekhasan hukum adat.

Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Program VPP dan Perspektif Non-Teknis dalam Perencanaan Sistem Distribusi yang digelar di Bintang Bali Resort, Kuta, Badung, Rabu, 14 Januari 2026.

Baca Juga:

• Stabilitas Anggaran Kemenag Jadi Sorotan Menag Nasaruddin Umar di Tengah Krisis Internasional

FGD ini merupakan bagian dari kajian nasional terkait pengembangan VPP sebagai sistem kelistrikan modern yang mengintegrasikan berbagai sumber energi terdistribusi.

Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam diskusi tersebut, mulai dari perwakilan PLN UID Bali, pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh adat dan agama.

Mewakili pimpinan Kanwil Kemenkum Bali, I Gde Danang Wirawan mengatakan bahwa penerapan teknologi baru di sektor energi tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.

Menurut dia, pembentukan dan harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi serta kepastian hukum.

"Pengembangan Virtual Power Plant tidak semata persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga menyangkut kepastian regulasi. Kanwil Kemenkum Bali memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Danang.

Ia menambahkan, harmonisasi regulasi perlu segera dilakukan untuk menghindari tumpang tindih aturan atau hiper-regulasi yang berpotensi menghambat implementasi VPP.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena Bali memiliki struktur sosial berbasis desa adat yang harus diakomodasi dalam kerangka hukum nasional.

"Kami berupaya memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi regulasi menjadi kunci agar program yang berdampak luas bagi masyarakat ini dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar dia.

Diskusi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.

Para peserta sepakat bahwa kesiapan regulasi serta mitigasi risiko hukum harus menjadi fondasi utama sebelum VPP diterapkan secara masif di Indonesia.

Hasil FGD ini selanjutnya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen kajian serta perumusan kebijakan pengembangan VPP di tingkat nasional, dengan harapan mampu mendorong transisi energi sekaligus menciptakan ekosistem ketenagalistrikan yang tertib hukum.*

(dh)

Stabilitas Anggaran Kemenag Jadi Sorotan Menag Nasaruddin Umar di Tengah Krisis Internasional

KPK Masih Dalami Peran Bos Maktour dalam Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun

Eks Menag Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 400 Biro Travel

KPK Diminta Bongkar Sindikat Korupsi Haji Usai Tetapkan Yaqut Tersangka

Yaqut Cholil Qoumas Resmi Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji 2024

Komika Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Materi Stand Up Comedy ‘Mens Rea’