BADUNG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pengembangan sistem kelistrikan berbasis Virtual Power Plant (VPP).
Kepastian hukum dinilai menjadi prasyarat utama agar inovasi energi tersebut dapat berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya di Bali yang memiliki kekhasan hukum adat.
Penegasan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Program VPP dan Perspektif Non-Teknis dalam Perencanaan Sistem Distribusi yang digelar di Bintang Bali Resort, Kuta, Badung, Rabu, 14 Januari 2026.Baca Juga:
FGD ini merupakan bagian dari kajian nasional terkait pengembangan VPP sebagai sistem kelistrikan modern yang mengintegrasikan berbagai sumber energi terdistribusi.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam diskusi tersebut, mulai dari perwakilan PLN UID Bali, pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh adat dan agama.
Mewakili pimpinan Kanwil Kemenkum Bali, I Gde Danang Wirawan mengatakan bahwa penerapan teknologi baru di sektor energi tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.
Menurut dia, pembentukan dan harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi serta kepastian hukum.
"Pengembangan Virtual Power Plant tidak semata persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga menyangkut kepastian regulasi. Kanwil Kemenkum Bali memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Danang.
Ia menambahkan, harmonisasi regulasi perlu segera dilakukan untuk menghindari tumpang tindih aturan atau hiper-regulasi yang berpotensi menghambat implementasi VPP.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena Bali memiliki struktur sosial berbasis desa adat yang harus diakomodasi dalam kerangka hukum nasional.
"Kami berupaya memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi regulasi menjadi kunci agar program yang berdampak luas bagi masyarakat ini dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar dia.
Diskusi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
