Sumatera Utara Geser Dominasi Jawa Barat dan Banten di Peta Sport Tourism Nasional 2025–2026
MEDAN Peta persaingan sport tourism di Indonesia pada periode 2025 hingga pertengahan 2026 menunjukkan perubahan signifikan. Sumatera Utar
PARIWISATA
JAKARTA – Lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini digunakan untuk kepentingan non-kehutanan, seperti tambang dan perkebunan, bukan untuk fungsi hutan.
Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (19/1/2026).
Menurut Nusron, rincian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di tiga provinsi itu mencapai:Baca Juga:
- Aceh: 358 ribu hektare
- Sumatera Utara: 884 ribu hektare
- Sumatera Barat: 357 ribu hektare
"Selain perkebunan, kawasan hutan juga banyak digunakan untuk izin tambang atau IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)," kata Nusron.
Ia menekankan pentingnya evaluasi total terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Sumatera, karena tata ruang saat ini dianggap "sakit" dan memberikan insentif yang mempercepat terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Nusron menilai banyak daerah tidak melakukan pemutakhiran data tata ruang sesuai aturan yang mengharuskan evaluasi setiap lima tahun.
"Ini momentum untuk melakukan rekonstruksi tata ruang, tidak hanya fisik, tapi juga agar tata ruang lebih tangguh terhadap bencana. Jika kajian menunjukkan diperlukan, lahan yang dilepas bisa dikembalikan menjadi kawasan hutan," ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN saat ini juga sedang bekerja sama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk meneliti apakah penggunaan lahan hutan untuk non-kehutanan menjadi pemicu banjir di beberapa wilayah Sumatera.*
(d/dh)
MEDAN Peta persaingan sport tourism di Indonesia pada periode 2025 hingga pertengahan 2026 menunjukkan perubahan signifikan. Sumatera Utar
PARIWISATA
BANDA ACEH Ketua Dekranasda Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi rencana Bank Indonesia yang akan menggelar Karya Kreatif Indonesia (KKI) 20
PARIWISATA
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah meninjau ulang sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh pegawainya memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebagai juru bicara lembaga. Keputusan ini diambil setelah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad AlMuraikhi, di Istana Merde
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin malam, 15 Juni 2026. Dalam p
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
POLITIK
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi panitia dan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi Nasional XIV
PENDIDIKAN