TAPANULI SELATAN — PT Agincourt Resources menyatakan belum dapat memberikan komentar rinci terkait informasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disampaikan pemerintah.
Hingga kini, perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi atas keputusan tersebut.
Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan, perusahaan mengetahui kabar pencabutan izin itu melalui pemberitaan media massa.Baca Juga:
Karena itu, perseroan masih menunggu kejelasan dan detail resmi dari pihak berwenang sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut.
"Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga serta menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," kata Katarina kepada Tempo, Rabu, 21 Januari 2026.
Katarina menegaskan, PT Agincourt Resources senantiasa menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kegiatan usaha.
Ia juga menyebut pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru itu berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah PT Agincourt Resources.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pencabutan izin itu merupakan bagian dari langkah pemerintah menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai peraturan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.*
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
