PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA - Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 4,3 hektare di sekitar Stasiun dan Pasar Tanah Abang.
Lahan yang terbagi dalam tiga bidang tersebut terdiri dari satu bidang seluas 1,3 hektare yang dikenal sebagai area Pasar Tasik, serta dua bidang lain yang berada berdampingan dan kerap disebut sebagai tanah bongkaran.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 17 dan 18 yang diterbitkan pada 2008.Baca Juga:
Perusahaan pelat merah itu menyatakan memiliki dasar hukum yang sah atas pengelolaan area tersebut.
Namun, klaim berbeda disampaikan oleh pihak ahli waris bernama Sulaiman Effendi.
Ia mengaku memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen Eigendom Verponding Nomor 946 tahun 1923 atas nama Ilias Rajo Mentari.
Ahli waris tersebut kemudian memberikan mandat kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya untuk mengamankan lahan yang disengketakan.
Sengketa ini semakin kompleks setelah kubu GRIB Jaya yang dipimpin Rosario de Marshal alias Hercules menyatakan keberatan atas tudingan penguasaan ilegal.
Pihaknya menegaskan bahwa lahan tersebut masih berada dalam klaim ahli waris dan belum pernah dialihkan kepada PT KAI.
Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Collin, menyebut tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara ahli waris dengan PT KAI.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika keberadaan mereka disebut sebagai pendudukan ilegal.
"Tidak pernah dilepas, kalau sudah dilepas berarti kami menduduki liar. Sekarang belum ada transaksi jual beli," ujar Wilson.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL