Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memberikan penjelasan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta menyiapkan langkah mitigasi atas dampaknya ke masyarakat.
Puan menegaskan, setiap kebijakan kenaikan harga BBM harus disertai transparansi, mulai dari alasan kenaikan hingga proyeksi ke depan.
"Kami mengimbau pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memitigasi kesiapan terkait harga BBM, apalagi sudah ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka penyebab kenaikan, durasi kebijakan, serta kemungkinan perubahan harga di masa mendatang.
"Harus ada keadilan dan penjelasan kenapa harga naik dan sampai kapan. Evaluasi juga harus disampaikan secara berkala," ujarnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti faktor geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga energi, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026.
Kenaikan terjadi pada beberapa produk, di antaranya Pertamax Turbo (RON 98) yang naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Kemudian Dexlite menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.
"Untuk BBM nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Yang diatur pemerintah adalah BBM subsidi," ujar Bahlil.*
(dw/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimilik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adan
HUKUM DAN KRIMINAL