Meski Ekonomi Jadi Sorotan, Publik Tetap Beri Prabowo Nilai 81,5 Persen
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
MEDAN - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah provinsi terdampak bencana hidrometeorologi untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembentukan satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan program serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.Baca Juga:
"Di daerah ini harus dibuatkan semacam satgas, kalau bisa ada satgas provinsi. Sehingga pengaturan kegiatan dan anggaran dikoordinasikan oleh gubernur," ujar Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Sumatera Utara 2027 di Medan, Rabu, 22 April 2026.
Ia mencontohkan di Aceh, struktur satgas telah berjalan dengan gubernur sebagai ketua, sementara wakil gubernur bertindak sebagai pelaksana harian.
Model tersebut, menurutnya, dapat menjadi acuan bagi provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Kalau di Aceh kasatgas adalah gubernur, tapi pelaksana harian adalah wagub," kata Tito.
Menurut Tito, kompleksitas program pemulihan pascabencana menuntut adanya kelembagaan yang kuat di daerah, mengingat pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, Satgas PRR telah menyusun Rencana Induk (Renduk) PRRP Sumatera sebagai acuan pemulihan jangka tiga tahun, yakni 2026–2028.
Dokumen tersebut memuat 12.047 kegiatan lintas sektor yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan rencana aksi kementerian/lembaga.
"Sekarang kita sudah masuk masa pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi permanen. Renduk sudah disusun oleh Bappenas," ujarnya.
Rencana tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan mencakup total anggaran sebesar Rp100,2 triliun.
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
ACEH BESAR Lima perkara disebut menjadi penyebab utama mengapa amal ibadah seorang hamba tidak sampai membawanya pada derajat kesalehan se
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othma
HUKUM DAN KRIMINAL