Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

MPKT menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik," ujar Harbiansyah.

Poin ketiga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

MPKT juga mengkritik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dinilai membebani anggaran daerah.

Sementara itu, poin keempat mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.

Harbiansyah berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi tersebut secara objektif.

Ia juga meminta DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas demi menjaga marwah demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.*

(km/ad)

Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

Kapolda Aceh Resmikan Prasasti Pembangunan Mako Polsek Dabun Gelang, Tekankan Pelayanan Polri yang Humanis dan Profesional di Polres Gayo Lues

Bunga Kredit PNM Orang Kaya 9 Persen Tapi Rakyat Miskin 24 Persen, Prabowo: Ini Negara Pancasila atau Bukan?

Selain Naik Gaji 280%, Prabowo Akan Bangun Rumah Jabatan untuk Seluruh Hakim Indonesia

Prabowo Ungkap Temuan Rp 39 Triliun Aset Koruptor di Rekening Tak Aktif: Mungkin Banyak Piaraan, Jadi Istrinya Tak Tahu

Sumut Luncurkan Corpu: ASN Dituntut Tak Hanya Kerja Administratif, Tapi Juga Lebih Adaptif dan Inovatif