Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang sempat diwarnai polemik.
Abraham mengatakan, jajaran pimpinan MPR telah bertemu langsung dengan pihak SMAN 1 Pontianak untuk membahas sikap sekolah tersebut.
Pertemuan itu, menurut dia, berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh saling pengertian.Baca Juga:
"Tadi pagi jam 8, pimpinan MPR yang diwakili Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Eddy Soeparno, saya, serta Sekjen dan jajaran menerima kunjungan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Pontianak di ruang Nusantara V, Kantor MPR RI. Kami sangat menghargai dan memahami sikap mereka," ujar Abraham, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, pembahasan terkait polemik LCC tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan MPR pada Senin (18/5) untuk diputuskan lebih lanjut, termasuk kemungkinan digelarnya ulang final lomba.
Di sisi lain, SMAN 1 Pontianak sebelumnya menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan ulang LCC Empat Pilar yang direncanakan MPR RI.
Sikap itu disampaikan melalui akun resmi sekolah di media sosial.
Pihak sekolah menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap hasil lomba semata, melainkan upaya menjaga transparansi dan kejelasan penilaian.
SMAN 1 Pontianak juga menyatakan tetap menghormati hasil yang telah ditetapkan panitia.
Dalam pernyataannya, sekolah itu turut menyampaikan dukungan kepada SMAN 1 Sambas yang akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional, sekaligus meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Polemik bermula dari final LCC pada 9 Mei 2026, ketika jawaban SMAN 1 Pontianak dinyatakan salah oleh juri dan dikenai pengurangan poin, sementara jawaban serupa dari SMAN 1 Sambas justru dinilai benar.
MPR kemudian menyebut terdapat kendala teknis pada sistem pengeras suara yang memengaruhi penilaian.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL