Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap efisiensi anggaran pemerintah.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan perubahan pola tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hari aktif belajar peserta didik di sekolah tanpa mengurangi kualitas layanan maupun nilai gizi program.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

"Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari," kata Sony, Senin, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, MBG hanya akan diberikan pada hari sekolah saat siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jika siswa libur atau tidak berada di sekolah, maka distribusi tidak dilakukan.

"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," ujarnya.

Menurut Sony, kebijakan tersebut dirancang agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Ia menegaskan tidak ada pengurangan nilai maupun kualitas gizi dalam program tersebut, melainkan hanya penyesuaian pada pola distribusi.

"Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien," kata dia.

BGN menyebut perubahan ini juga bertujuan memperkuat tata kelola program agar pelaksanaan di lapangan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta prinsip penggunaan anggaran negara yang optimal.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi bagi pelajar di berbagai daerah di Indonesia.*

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029

Kebakaran Tumpukan Kayu Sisa Banjir di Aceh Utara Belum Padam, Lima Desa Terancam

Menag Nasaruddin Bela Kurban Prabowo Rp100 Miliar dari APBN: Tak Boleh Ada yang Kelaparan Saat Idul Adha

Pembentukan PT DSI Dinilai Bisa Tutup Kebocoran Devisa dan Perkuat Kendali Ekspor SDA

Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000