Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik wacana pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang pendidikan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai kunjungan kenegaraan ke Paris, Perancis.
Menurut Djarot, kebijakan pendidikan tidak seharusnya ditentukan secara spontan hanya karena adanya kunjungan kepala negara ke suatu negara tertentu.
Ia menilai setiap kebijakan pendidikan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan kebutuhan jangka panjang bangsa.Baca Juga:
"Bahasa Perancis itu penting juga, tetapi tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian langsung mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PDI Perjuangan se-Indonesia, Sabtu, 30 Mei 2026.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyindir kemungkinan munculnya kebijakan serupa apabila Presiden melakukan kunjungan ke negara lain.
"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu-begitu," ujarnya.
Djarot menegaskan pengajaran bahasa asing perlu dirancang berdasarkan kebutuhan pendidikan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia kerja di masa depan.
Menurut dia, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan bahasa asing mana yang bersifat wajib dan mana yang menjadi pilihan bagi peserta didik.
"Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa asing apa yang harus dikuasai anak-anak kita, mana yang wajib dan mana yang pilihan," katanya.
Djarot berpendapat bahasa Inggris masih relevan menjadi bahasa asing wajib dalam sistem pendidikan nasional karena merupakan bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi.
Sementara itu, bahasa asing lainnya seperti Perancis, Mandarin, Jepang, Spanyol, Portugis, maupun Belanda dapat menjadi mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
"Bahasa Inggris bisa menjadi yang wajib. Sedangkan bahasa Perancis, Mandarin, Jepang, Spanyol, Portugis, atau Belanda dapat menjadi pilihan. Biarkan kementerian dan sekolah melakukan kajian mengenai kebutuhan yang paling sesuai," ujarnya.
Selain menyoroti isu bahasa asing, Djarot juga mengkritik pola pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu dominan berasal dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.
Menurut dia, berbagai program nasional seharusnya lahir dari kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata ditentukan secara top-down.
"Kita harus mengubah pola bahwa semua kebijakan tidak selalu turun dari atas. Aspirasi dari bawah juga harus didengar," katanya.
Djarot kemudian mencontohkan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, bukan sekadar instruksi dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan agar bahasa Perancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris pada 28 Mei 2026.
Menurut Prabowo, penguatan pembelajaran bahasa Perancis merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Perancis sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan global di masa mendatang.*
(km/ad)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA