Armuji: Masyarakat Berhak Mengkritik, Pejabat Tak Boleh Baper dan Emosi

SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai laporan dan aduan warga, baik melalui media sosial maupun saluran resmi pemerintah, disebut menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

Pria yang akrab disapa Cak Ji itu mengatakan laporan masyarakat membantu pemerintah dalam memantau berbagai persoalan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari kebersihan lingkungan, kondisi taman kota, hingga perbaikan saluran air di titik-titik rawan banjir.

Baca Juga:

• Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

"Baik melalui media sosial maupun yang disampaikan oleh masyarakat, kita selalu merespons, terutama misalnya tentang kebersihan. Hal-hal yang ringan seperti itulah yang menjadi konsentrasi kita," kata Armuji di Balai Kota Surabaya, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut Armuji, berbagai inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan pemerintah kota selama ini bukan bertujuan untuk membangun citra semata.

Ia menegaskan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.

"Bukan cari-cari untuk pencitraan. Memang ada laporan melalui WhatsApp pribadi saya, ada juga dari media umum, dan selalu kita pastikan benar atau tidak yang disampaikan masyarakat itu," ujarnya.

Armuji mencontohkan sejumlah persoalan yang sering menjadi perhatian pemerintah kota, di antaranya praktik juru parkir liar yang menarik tarif melebihi ketentuan, jalan berlubang, hingga pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut dia, persoalan yang terlihat sederhana tersebut tetap harus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

"Hal-hal yang sepele, tapi harus kita perhatikan karena mereka masyarakat ini juga membayar pajak," katanya.

Ia menilai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta terbuka terhadap kritik yang disampaikan warga.

Armuji menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap emosional ataupun antipati terhadap kritik yang muncul dari masyarakat.

Sebaliknya, setiap masukan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Masyarakat juga berhak memberi masukan kepada kita dan kita tidak boleh baper, tidak boleh emosi, serta harus menanggapinya secara serius," ujarnya.

Menurut Armuji, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai persoalan di Kota Surabaya dapat segera ditangani secara tepat dan berkelanjutan.*

(km/ad)

Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

Prabowo Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Macron Beri Apresiasi

Prabowo Ingin Bahasa Perancis Diajarkan di Sekolah, DPR: Gurunya Ada Tidak?

WHO Umumkan Darurat Ebola, Indonesia Bergerak Perkuat Sistem Deteksi Dini

Pemerintah Bisa Setop Ekspor Minyak dalam Kondisi Darurat, Ini Aturan Barunya

Indonesia Belum Siap Ajarkan Bahasa Prancis dan Portugis di Sekolah, Ini Kata Pakar