Wagub Aceh Bantu Pemulangan Jenazah Warga Pidie dari Malaysia, Tutupi Kekurangan Biaya Rp17 Juta
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Mal
NASIONAL
JAKARTA – Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Mahfud, kehadiran PT DSI berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini dinilai merugikan negara.
Dukungan tersebut disampaikan Mahfud menyusul berbagai temuan terkait dugaan manipulasi data ekspor yang menyebabkan selisih antara nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dan data penerimaan barang di negara tujuan.Baca Juga:
"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut dia, salah satu indikasi kebocoran penerimaan negara terlihat dari perbedaan data ekspor Indonesia dengan catatan impor di negara tujuan.
Selisih tersebut dinilai menunjukkan adanya praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam proses ekspor.
"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara terpusat.
Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.
Kebijakan ekspor satu pintu itu dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini diduga menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama lebih dari dua dekade mencapai 343 miliar dollar Amerika Serikat.
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Mal
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional
NASIONAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan
NASIONAL
SURABAYA Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung lang
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan p
EKONOMI
JAKARTA Praktik penagihan utang oleh debt collector di sektor jasa keuangan kembali menjadi perhatian. Meningkatnya pengaduan masyarakat
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Jo
POLITIK
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Ter
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bah
NASIONAL