Warga Perbatasan Medan–Deli Serdang Keluhkan Banjir hingga Kriminalitas, Rico Waas Diminta Bertindak Cepat

MEDAN – Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Medan bersama warga di kawasan perbatasan Medan–Deli Serdang menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan.

Mereka menilai wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.

Sorotan itu juga ditujukan kepada Wali Kota Medan Rico Waas, yang dinilai belum menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan banjir, infrastruktur, dan keamanan di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan Aceh Singkil Hadiri Pertemuan dengan Menteri BKKBN di Aceh Tenggara

Advokat sekaligus Wakil Ketua GPA Kota Medan, Ali Ibsan Jaya, mengatakan warga telah lama mengeluhkan kondisi lingkungan yang kerap tergenang saat hujan deras akibat buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah.

"Setiap hujan deras, kawasan ini langsung lumpuh. Banjir dan genangan air terjadi karena minimnya drainase dan buruknya pengelolaan sampah," kata Ali, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kondisi diperparah oleh tidak optimalnya aliran air menuju Sungai Bedera yang lokasinya relatif dekat dari permukiman warga.

Pendangkalan sungai serta minimnya normalisasi parit disebut menjadi penyebab utama kawasan tersebut menjadi langganan banjir.

Selain persoalan banjir, warga juga mengeluhkan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah itu. Aksi tawuran, geng motor, hingga begal disebut kerap terjadi dan meresahkan masyarakat.

Menurut Ali, puncak insiden terjadi saat perayaan Idul Adha lalu ketika terjadi bentrokan yang berujung penikaman di depan Masjid Al-Mukhlisin.

Situasi tersebut diperburuk dengan minimnya penerangan jalan umum (LPJU), sehingga sejumlah titik di kawasan tersebut kerap gelap pada malam hari dan rawan tindak kejahatan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa terhadap respons pemerintah setempat yang dinilai lamban menangani persoalan di wilayah mereka.

"Kami seperti dibiarkan tanpa perlindungan. Aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan seolah menutup mata terhadap kondisi di lapangan," ujarnya.

Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan Aceh Singkil Hadiri Pertemuan dengan Menteri BKKBN di Aceh Tenggara

PDDI Jakarta Utara Himpun 4.153 Kantong Darah, Dekati Target Semester I 2026

Pelayanan Publik Kian Meningkat, Indeks Reformasi Birokrasi Aceh Raih Predikat A- dari Kementerian PANRB

Vonis Bebas! Mantan Kepala BPN Sumut Cs Lepas dari Jerat Korupsi Aset PTPN-Citraland

Pemko Medan Segel Phantom KTV, Izin Belum Lengkap dan Diduga Jadi Lokasi Edar Narkoba

Sambut Kepulangan Kloter 2 Haji Sumut, Wagub Surya Apresiasi Petugas dan Harap Jemaah Jadi Teladan