Gerindra Tolak Tuntutan Hentikan MBG: Ini Program Mulia

JAKARTA – Partai Gerindra menolak tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menilai MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelolanya, bukan menghentikannya.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

• Mahasiswa Doktor Psikologi UGM Teliti Kehidupan Warga Aceh 20 Tahun Pascatsunami dan Konflik Bersenjata

Salah satunya dengan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG.

Menurut Bahtra, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki program tersebut dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat penyimpangan.

"Kalau ada penyimpangan atau pengelolaan yang tidak benar, maka yang diperbaiki adalah pengelolaannya. Programnya jangan dihentikan karena tujuan program ini sangat baik, ini program mulia," kata Bahtra dalam sebuah wawancara, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, gagasan MBG lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap masih banyaknya anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam kondisi kurang gizi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan belajar dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Bahtra menegaskan bahwa MBG tidak hanya ditujukan untuk siswa sekolah, tetapi juga menyasar ibu hamil dan balita yang membutuhkan asupan gizi tambahan.

Selain manfaat kesehatan, ia menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi yang cukup besar.

Kehadiran ribuan dapur MBG di berbagai daerah dinilai mampu menggerakkan sektor usaha lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kebutuhan bahan pangan meningkat dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal," ujarnya.

Meski demikian, Bahtra mengakui adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Ia menegaskan pemerintah mendukung proses hukum yang berjalan dan berkomitmen melakukan pembenahan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (15/6/2026).

Salah satu tuntutan yang banyak disuarakan adalah penghentian atau evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis.

Mahasiswa menilai program tersebut perlu dikaji ulang menyusul munculnya dugaan korupsi dalam pengelolaannya.

Selain isu MBG, demonstran juga menyuarakan berbagai tuntutan lain seperti penolakan revisi Undang-Undang Polri, stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan sektor pendidikan, hingga transparansi penggunaan anggaran negara.

Aksi serupa berlangsung di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Bandung, Semarang, dan Majalengka dengan melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.*

(tm/ad)

Mahasiswa Doktor Psikologi UGM Teliti Kehidupan Warga Aceh 20 Tahun Pascatsunami dan Konflik Bersenjata

Jaksa Agung ST Burhanuddin: Keadilan Tak Berhenti pada Hukuman, Aset Koruptor Harus Dikembalikan ke Negara

Bundaran HI Jadi Pusat Demo Hari Ini, Ini Isi Tuntutan 11+9 Mahasiswa!

Purbaya Buka Suara soal Anggaran MBG: Belum Tentu Efisiensi

Kasus Suap Bupati Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Kerap Dijadikan “Barang Dagangan” dalam Kasus Korupsi

Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara