Ketua DPP NasDem Usul Motor Listrik Program MBG Dijual
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat membantah isu yang beredar di media sosial terkait tudingan bahwa televisi nasional tidak memberitakan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 lalu. Berdasarkan hasil pemantauan KPI, sedikitnya sembilan stasiun televisi nasional diketahui menayangkan pemberitaan mengenai aksi tersebut.
Komisioner KPI Pusat sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, mengatakan klaim yang menyebut media televisi mengabaikan demonstrasi mahasiswa tidak sesuai dengan fakta hasil monitoring lembaganya.
Menurut Tulus, KPI telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah siaran televisi nasional dan menemukan bahwa berbagai lembaga penyiaran tetap memberikan ruang pemberitaan terkait aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta.Baca Juga:
"Pernyataan bahwa tidak ada televisi nasional yang memberitakan demonstrasi mahasiswa adalah tidak akurat. Hasil pantauan kami menunjukkan setidaknya sembilan televisi telah meliput peristiwa tersebut," kata Tulus dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juni 2026.
Berdasarkan data KPI, sembilan stasiun televisi yang menyiarkan pemberitaan mengenai aksi mahasiswa tersebut antara lain iNews, BTV, CNN Indonesia, Metro TV, TVRI, Trans7, Kompas TV, Garuda TV, dan TVOne.
KPI juga menegaskan bahwa tudingan mengenai adanya campur tangan pemerintah terhadap pemberitaan media tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Tulus, lembaga regulator seperti KPI maupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur isi pemberitaan yang diproduksi oleh media massa.
Ia menjelaskan bahwa setiap media memiliki kebijakan redaksi yang independen dan bertanggung jawab penuh terhadap proses jurnalistik yang dijalankan.
"KPI maupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mendikte atau mengarahkan isi pemberitaan media. Setiap lembaga penyiaran memiliki dewan redaksi dan kebijakan editorial masing-masing yang bersifat independen," ujarnya.
Sebagai regulator penyiaran, KPI menyatakan tetap berkomitmen menjaga kebebasan pers dan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Selain itu, KPI juga terus mendorong lembaga penyiaran untuk menghadirkan informasi yang faktual, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
KPI menambahkan bahwa pemantauan terhadap isi siaran televisi dan radio akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan standar penyiaran yang berkualitas dan sesuai dengan etika jurnalistik tetap terjaga.
Pernyataan KPI ini muncul setelah ramai perdebatan di media sosial yang mempertanyakan minimnya pemberitaan aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada 12 Juni 2026. Melalui hasil monitoring yang dipublikasikan, KPI berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.*
(in/dh)
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar aksi unjuk rasa di dep
PERISTIWA
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL
MEXICO CITY Tim nasional Kolombia meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Uzbekistan dengan skor
OLAHRAGA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pela
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, meninjau pela
PEMERINTAHAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Jun
PEMERINTAHAN