Prabowo Kaget Harga Sawit Anjlok Saat CPO Dunia Naik, Mentan Langsung Surati Kapolri

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menaruh perhatian serius terhadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang terjadi di sejumlah daerah. Kejanggalan tersebut bahkan membuat Presiden langsung menghubungi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk meminta penjelasan.

Mentan Amran mengungkapkan, penurunan harga TBS sawit dinilai sebagai sebuah anomali lantaran terjadi di tengah kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

"Presiden menanyakan langsung kenapa harga sawit turun. Kami sampaikan bahwa kondisi ini merupakan anomali karena harga CPO dunia naik dan dolar juga menguat, tetapi harga TBS justru mengalami penurunan," kata Amran usai menghadiri agenda di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Didit Temui Jokowi di Solo, PSI: Bukti Hubungan Prabowo dan Jokowi Tetap Harmonis

Menurut Amran, pemerintah kemudian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari berbagai daerah untuk mencari penyebab terjadinya penurunan harga yang dinilai tidak wajar tersebut. Dari sekitar 1.900 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Indonesia, ditemukan ratusan PKS yang belum melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan jutaan petani sawit yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan petani plasma dan pekebun rakyat.

"Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dengan harga dan mengorbankan petani. Presiden sudah memerintahkan agar pemerintah berpihak kepada petani sawit," ujarnya.

Amran menyebut sekitar 90 persen PKS kini telah kembali menyesuaikan harga TBS ke level yang lebih wajar. Namun masih terdapat lebih dari 100 PKS yang belum melakukan penyesuaian harga.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tersebut juga ditembuskan kepada jajaran kepolisian daerah dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di masing-masing wilayah.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti. Saat ini jumlah PKS yang belum menyesuaikan harga terus berkurang dan kami optimistis dalam waktu dekat kondisi akan kembali normal," kata Amran.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi petani dan pelaku usaha sawit mengeluhkan anjloknya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai calon eksportir tunggal produk sawit nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tersebut memunculkan efek psikologis di pasar. Ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap mekanisme baru ekspor disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan harga di tingkat petani.

Meski demikian, pemerintah memastikan langkah pembenahan tata niaga sawit akan terus dilakukan agar harga TBS tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjaga.

Pemerintah juga berharap keberadaan sistem ekspor yang lebih terintegrasi ke depan mampu mengurangi potensi kebocoran serta menciptakan tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan berpihak kepada petani.*

(k/dh)

10.500 Kecambah Sawit Asal Sumut Diekspor ke Kolombia, Karantina Pastikan Bebas Penyakit

Resmikan Sekretariat Baru, Hanura Langkat Mulai Memanaskan Mesin Politik 2029

Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Korupsi CPO, Ada Pejabat dan Bos Perusahaan

Mendag Tegaskan HET MinyaKita Tak Naik, Tetap Rp15.700 per Liter

Bobby Nasution Heran: Sumut Penghasil Sawit Terbesar, Tapi Masyarakat Masih Sulit Mendapatkan Minyak Goreng

Mentan Amran Ultimatum 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS: Ini Anomali