Ia memperkirakan biaya pembangunan satu dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
"Satu dapur itu diperkirakan Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan," ujar Herwil.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Nanik, menjelaskan bahwa moratorium pembangunan dapur MBG dilakukan untuk menata persebaran SPPG agar lebih merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, BGN juga ingin memastikan dapur yang telah beroperasi memenuhi standar penyediaan makanan bergizi sebelum dilakukan penambahan dapur baru.
"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik dalam konferensi pers sebelumnya.
BGN juga menyatakan akan memprioritaskan pembenahan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menyiapkan skema alternatif pelaksanaan program MBG di wilayah 3T agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," kata Nanik.
Hingga saat ini, kebijakan moratorium masih berlaku dan BGN belum mengumumkan jadwal pencabutannya.
Aspirasi yang disampaikan para investor dalam aksi tersebut menjadi salah satu masukan yang berkembang di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.* (km/ad)
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Djoko Sutrisno dituntut 16 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
HANOI Timnas Vietnam memastikan diri sebagai juara Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 22 melawan Thailand pada leg kedua final di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyiapkan aturan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masy
NASIONAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Kedua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 52 responden survei Tempo Data Science menilai Indonesia saat ini bergerak ke arah yang benar di bawah pemerintahan Pres
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto mengaku cukup mengenal karakter masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk warga Kabupaten Nagekeo.
NASIONAL
BERAU Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelo
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), apakah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji menertibkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dib
NASIONAL
JAKARTA Polisi membubarkan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek online (ojol) yang bertahan di depan Gedung DPR
NASIONAL
