JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut kebijakan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mereka menilai kebijakan tersebut telah membuat ribuan dapur yang dibangun menggunakan dana pribadi belum dapat beroperasi.
Baca Juga:Tuntutan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengatakan seluruh pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan modal para investor tanpa menggunakan anggaran negara.
"Menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," kata Herwil di lokasi aksi.
Herwil mengungkapkan moratorium yang diberlakukan BGN membuat banyak dapur yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi.
Akibatnya, para investor harus menanggung berbagai biaya operasional dan kewajiban pembayaran yang terus berjalan.
"Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar itu Bapak, Ibu, kami bayar internet, kami bayar listriknya," tuturnya.
Menurut Herwil, kondisi tersebut paling banyak dirasakan oleh investor yang membangun dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam aksi tersebut, Herwil menyebut sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat moratorium pembangunan yang diterapkan BGN.
"Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS (perjanjian kerja sama) itu ada 645 SPPG di SK pertama," katanya.
Ia memperkirakan biaya pembangunan satu dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
"Satu dapur itu diperkirakan Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan," ujar Herwil.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Nanik, menjelaskan bahwa moratorium pembangunan dapur MBG dilakukan untuk menata persebaran SPPG agar lebih merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, BGN juga ingin memastikan dapur yang telah beroperasi memenuhi standar penyediaan makanan bergizi sebelum dilakukan penambahan dapur baru.
"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik dalam konferensi pers sebelumnya.
BGN juga menyatakan akan memprioritaskan pembenahan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menyiapkan skema alternatif pelaksanaan program MBG di wilayah 3T agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," kata Nanik.
Hingga saat ini, kebijakan moratorium masih berlaku dan BGN belum mengumumkan jadwal pencabutannya.
Aspirasi yang disampaikan para investor dalam aksi tersebut menjadi salah satu masukan yang berkembang di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.* (km/ad)
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Djoko Sutrisno dituntut 16 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
HANOI Timnas Vietnam memastikan diri sebagai juara Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 22 melawan Thailand pada leg kedua final di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyiapkan aturan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masy
NASIONAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Kedua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 52 responden survei Tempo Data Science menilai Indonesia saat ini bergerak ke arah yang benar di bawah pemerintahan Pres
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto mengaku cukup mengenal karakter masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk warga Kabupaten Nagekeo.
NASIONAL
BERAU Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelo
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), apakah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji menertibkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dib
NASIONAL
JAKARTA Polisi membubarkan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek online (ojol) yang bertahan di depan Gedung DPR
NASIONAL
