Reforma Agraria Bank Tanah: Masyarakat Tak Langsung Dapat Sertifikat Hak Milik, Ada Masa Pengelolaan 10 Tahun

JAKARTA — Pemerintah menerapkan skema khusus dalam pelaksanaan reforma agraria melalui Badan Bank Tanah (BBT).

Dalam kebijakan tersebut, tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak langsung berstatus hak milik, melainkan melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah selama kurang lebih 10 tahun.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan tanah hasil reforma agraria benar-benar digunakan oleh masyarakat penerima manfaat dan tidak kembali berpindah tangan kepada pihak lain, terutama perusahaan maupun spekulan tanah.

Baca Juga:

• Bahlil Masih Kaji Usulan Aceh Kelola Gas Blok Andaman di KEK Arun, Fokus pada Kelayakan Ekonomi

Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Muji Martopo, mengatakan pemberian hak berjangka tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga tujuan utama reforma agraria, yakni mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau kegiatan reforma agraria atau redistribusi tanah langsung diberikan dengan hak milik, tantangannya besar sekali. Sudah banyak contoh tanah yang sudah menjadi hak milik akhirnya kembali dikuasai perusahaan karena berbagai alasan," ujar Muji dalam sebuah diskusi, Jumat (10/7/2026).

Tanah Tidak Bisa Langsung Dijual Selama Masa Pengelolaan

Muji menjelaskan, selama masa sekitar 10 tahun tersebut masyarakat tetap memiliki kepastian hukum untuk mengelola tanah yang diberikan.

Namun, tanah tersebut belum dapat diperjualbelikan karena pemerintah ingin memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan secara produktif oleh penerima reforma agraria.

"Kalau konsepnya hak berjangka di atas HPL, ketika ada persoalan atau upaya penguasaan oleh pihak lain, Badan Bank Tanah bisa hadir membela masyarakat. Setelah sekitar 10 tahun, apabila tanah benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan, haknya dapat ditingkatkan menjadi hak milik," kata Muji.

Menurutnya, skema tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di atas tanah yang diberikan tanpa khawatir kehilangan hak pengelolaan.

Cegah Tanah Kembali Dikuasai Investor

Muji mengatakan salah satu alasan pemerintah menerapkan skema tersebut adalah untuk mencegah masyarakat menjual tanah ketika mendapat tawaran harga tinggi dari investor.

Ia menilai, apabila tanah langsung diberikan dalam bentuk hak milik sejak awal, ada risiko sebagian penerima memilih menjual tanah karena tergiur keuntungan sesaat.

"Kalau sejak awal sudah hak milik, kemudian ada pemodal yang datang menawarkan harga yang menarik, saya yakin banyak yang akhirnya melepas tanahnya. Akibatnya, tujuan reforma agraria untuk mengurangi kesenjangan penguasaan tanah tidak tercapai karena tanah kembali dikuasai pemodal," ujarnya.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan tanah reforma agraria menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, bukan hanya menjadi aset yang dapat diperjualbelikan.

Bank Tanah Dorong Pemberdayaan Masyarakat

Selain memberikan akses terhadap tanah, Badan Bank Tanah juga menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan bagi penerima manfaat.

Program tersebut bertujuan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha produktif sehingga memperoleh penghasilan dari tanah yang dikelola.

"Kami ingin masyarakat menjadi mandiri. Harapannya, setelah mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan selama beberapa tahun, mereka memperoleh penghasilan yang cukup dari tanah tersebut sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk menjualnya," kata Muji.

Ia menambahkan, apabila penerima manfaat meninggal dunia sebelum masa 10 tahun berakhir, hak atas tanah tersebut tetap dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku.

Negara Tetap Awasi Pemanfaatan Tanah

Selama masa pengelolaan, negara tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan agar tanah reforma agraria digunakan sesuai tujuan awal.

Menurut Muji, pengawasan diperlukan agar tanah yang diberikan benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima.

"Yang penting masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka bisa mengelola tanah dengan tenang, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, hak milik bisa diberikan," tutur Muji.

Ia optimistis skema reforma agraria melalui Badan Bank Tanah dapat membantu mengurangi konflik pertanahan di masa depan karena pengelolaan tanah dilakukan secara lebih terarah dan disertai program pemberdayaan.

"Harapannya masyarakat bukan hanya menerima tanah, tetapi benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari tanah tersebut. Itulah tujuan utama reforma agraria yang sedang kami bangun," pungkasnya.* (km/ad)

Bahlil Masih Kaji Usulan Aceh Kelola Gas Blok Andaman di KEK Arun, Fokus pada Kelayakan Ekonomi

Bobby Nasution Bermalam Bersama Ribuan Pramuka di Jamdasu XI, Api Unggun Jadi Simbol Semangat Generasi Muda

BBM Langka di Binjai, DPD AMPI Desak Pemko Turun Langsung Cek SPBU dan Tanyakan Pertamina

Usai Dua Terdakwa Dapat Pemaafan Hakim dalam Kasus Pertalite Jeriken di Medan, Kuasa Hukum Minta SPBU dan Pengawas Ikut Diselidiki

27 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Sampang, KPAI Desak Buronan Segera Ditangkap!

Bahlil: Dukung Prabowo-Gibran Bukan Berarti Tak Boleh Mengkritik