Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternatif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut dilakukan menyusul adanya usulan perubahan skema, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dalam program tersebut.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden membuka ruang bagi berbagai opsi pelaksanaan MBG selama kajian dilakukan secara matang. Menurutnya, setiap alternatif perlu dipelajari sebelum pemerintah mengambil keputusan.
"Menurut Perpres Nomor 115, skema pelaksanaannya hanya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tetapi Bapak Presiden mengatakan silakan dikaji kalau ada alternatif lain," ujar Agustina usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutipKamis (16/7/2026).Baca Juga:
Agustina menjelaskan, BGN saat ini akan menelaah berbagai kemungkinan skema yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada satu pola pelaksanaan, melainkan memastikan skema yang dipilih dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Setiap pilihan kebijakan harus dikaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Kepala negara memberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan penyempurnaan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Agustina menyebut Presiden ingin proses evaluasi berjalan secara hati-hati dan tidak dilakukan secara terburu-buru agar kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi terbaik bagi keberlanjutan program MBG.* (ds/dh)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL