Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera menuntaskan kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi.
Kesiapan lokasi, kepastian status hukum tanah, hingga tersedianya infrastruktur dasar dinilai menjadi syarat utama agar pembangunan rumah dapat berjalan tepat waktu dan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.
Pembangunan huntap komunal tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).Baca Juga:
Pada 2026, kementerian memperoleh anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk membangun hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Secara nasional, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap yang tersebar di 54 lokasi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare.
Seluruh lokasi telah melalui survei lapangan dan kajian teknis sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.
Dari jumlah tersebut, 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, dan 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat.
Wilayah dengan alokasi pembangunan terbesar berada di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2.454 unit, disusul Aceh Tamiang 2.212 unit, Tapanuli Selatan 872 unit, Aceh Utara 708 unit, Aceh Tengah 533 unit, serta Kabupaten Agam 360 unit.
Pembangunan juga akan dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, Pidie, Pidie Jaya, Pesisir Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, dan Humbang Hasundutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan seluruh persoalan lahan agar proses pembangunan tidak terhambat setelah proyek memasuki tahap pelaksanaan.
"Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif," kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Maruarar juga mengingatkan bahwa lokasi hunian tetap harus benar-benar aman dari risiko banjir, longsor, maupun bencana serupa di masa mendatang.
Selain itu, kawasan hunian harus memiliki akses menuju sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
"Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, hingga infrastruktur pendukung lainnya agar pembangunan hunian dapat berjalan bersamaan dengan penyediaan layanan dasar.
"Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP," kata Tito.
Menurut Tito, pemerintah memahami kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Karena itu, apabila terdapat daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 46.521 unit.
Berdasarkan pendataan by name by address, tercatat 33.929 keluarga menjadi calon penerima manfaat, terdiri atas 8.714 keluarga melalui skema insitu, 8.627 keluarga melalui skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga melalui skema eksitu komunal.
Pemerintah masih akan memutakhirkan data penerima manfaat agar pembangunan hunian tetap berjalan tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih program di lapangan.* (ad)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL