Ketua KPK Tegur Kepala Daerah: Jangan Jadi Pemimpin yang Minta Dipuja dan Disembah

Selain itu, Ketua KPK juga menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah wilayah.

Menurutnya, konflik internal di pemerintahan daerah dapat menghambat jalannya pelayanan publik dan pembangunan.

"Saya mendapatkan banyak informasi ada kepala daerah yang kemudian tidak harmonis dengan wakilnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sumber-sumber penyebabnya mungkin diawali dengan friksi sampai kemudian konflik," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya KPK bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah, menyusul masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.* (d/ad)

Pimpinan Jampidsus Berganti, Jaksa Agung Pastikan Kasus Febrie Adriansyah Tak Terpengaruh

Usai Maraknya OTT Kepala Daerah, Kemendagri-KPK Bergerak Bentuk 10 Klaster Antikorupsi

Mendagri Tito: Tingginya Biaya Politik Jadi Salah Satu Akar Korupsi Kepala Daerah

Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Kejagung, Deni Kailimang: Dibutuhkan Sosok Seperti Baharuddin Lopa

Kapolda Aceh dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Profesional

Jaksa Agung Tegaskan Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto Tetap Ditangani Tim 9 Kejagung